Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 1 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.6, No. 2

203

H a l a m a n

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

MELALUI PERFORMANCE AUDIT

ELY SUHAYATI

Jurusan Akuntansi

Universitas Komputer Indonesia

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah berada

pada pemerintah daerah sendiri, di mana perlu adanya sistem pemeriksaan

yang efektif untuk memastikan bahwa dana desentralisasi yang telah

dipercayakan oleh pusat kepada daerah telah dikelola secara transparan.

Sistem pemeriksaan yang efektif, tidak hanya yang konvensional tetapi juga 3E

audit yaitu audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit kinerja atau

performance audit terhadap sektor pemerintah dapat membantu masyarakat

dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi pemerintah

(PEMDA). Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor

publik dan badan pemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan

masyarakat merupakan prioritas utama. Di Indonesia kita mengenal dua badan

yang berhak melakukan audit yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit Performance, Audit Ekonomis, Audit Efisiensi dan Audit Efektivitas.

Alamat korespondensi pada Ely Suhayati, Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur 114,

Bandung 40132.

PENDAHULUAN

Tujuan organisasi sektor publik berbeda

dengan organisasi sektor swasta.

Perbedaan utamanya yang menonjol

adalah pada tujuan untuk memperoleh

laba. Pada sektor pemerintahan sebagai

organisasi yang menghasilkan dan

mengelola fasilitas-fasilitas publik,

tujuannya bukanlah maksimisasi laba

tetapi lebih kepada public service

oriented. Ini tidak berarti bahwa dengan

fokus pelayanan publik lalu organisasi

pemerintah sama sekali non financial

oriented, tetapi dari segi filosofi dan

operasionalnya akan berbeda dengan

sektor swasta. Secara operasional

peningkatan penerimaan negara melalui

pajak, laba Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), adalah untuk peningkatan

pendapatan daerah, sedangkan secara

filosofi peningkatan pendapatan daerah

ini berorientasi pada maksimisasi

pelayanan kepada masyarakat melalui

peningkatan pendapatan diharapkan,

pelayanan juga akan meningkat karena

menyiapkan fasilitas pelayanan

memerlukan dana.

Berhasil tidaknya pembangunan di suatu

d a e r a h

d a l a m

m e n i n g k a t k a n

pelayanannya kepada masyarakat dan

tumbuh secara berkelanjutan sangat

tergantung pada pengelolaan sumber

daya yang dimiliki dan kualitas sumber

daya manusianya dalam mengelola.

Sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas berperan menjalankan

bidang

HUMANIORA