< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 2 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.6, No. 2

204

H a l a m a n

aktivitas pembangunan dan pelayanan

bagi publik serta pemberdayaan potensi-

potensi daerah dalam mencapai

tujuannya.

Dalam pemerintahan sendiri sejak adanya

Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan

disusul dengan dikeluarkannya Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang

No. 25 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah merupakan cikal bakal

dimulainya penerapan otonomi daerah

(Otda) yang kemudian sempat menjadi isu

hangat dan perdebatan pro dan kontra.

Otda sendiri bertujuan memberdayakan

daerah untuk berusaha mengelola sumber

dayanya berdasarkan prioritas dan potensi

yang dimilikinya. Karena pengelolaan

keuangan daerah berada

pada

pemerintah daerah sendiri, perlu adanya

sistem pengendalian yang efektif untuk

memastikan bahwa dana desentralisasi

yang telah dipercayakan oleh pusat

kepada daerah telah dikelola secara

transparan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Beberapa hal yang bisa digunakan untuk

optimalisasi pengelolaan keuangan

daerah ini adalah anggaran yang terbuka

bagi masyarakat, sistem akuntansi

(selama ini menggunakan cash

accounting, berbasis kas), dan

pemeriksaan (auditing) yang harus

menjadi perhatian utama agar

pengelolaan keuangan yang baik dapat

dilakukan.

Pemeriksaan atau auditing dapat

dibedakan atas tiga bagian utama yaitu,

financial audit, internal audit dan

manajemen audit. Financial audit

berhubungan dengan pemeriksaan

kewajaran laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku

umum dan umumnya dilakukan oleh

auditor ekstern, pada pemerintahan ini

dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) yang merupakan

lembaga tinggi negara. Internal audit

berhubungan dengan pengendalian

manajemen dengan tujuan utama untuk

melindungi harta perusahaan dan

dilakukan oleh internal auditor dalam

p e r u s a h aa n,

s e d a n gk a n

d al am

pemerintahan dilakukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan Pembangunan

(BPKP). Sedangkan manajemen audit

menekankan pada pemeriksaan dalam

pencapaian efisiensi, efektifitas dan

ekonomis suatu unit usaha atau

departemen dalam pemerintahan.

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH

DAERAH MELALUI AUDIT PERFORMANCE

Dari majalah Akuntansi edisi 23/Januari/

Tahun IX/2002, ada dua artikel menarik

yang berhubungan dengan perlunya

efisiensi dari sektor publik. Artikel pertama

merupakan wawancara dengan Kepala

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,

pemerintah kota Semarang Drs. Saman

Kadarusman dengan inti “...jadi, saat ini

penyelenggaraan pemerintahan bisa

dikatakan tidak efisien karena tidak ada

informasi laporan keuangan. Disektor

mana terdapat ketidakefisienan, tidak

dapat diketahui...” (hal. 10). Artikel kedua

dengan judul “Pentingnya Evaluasi

Perusahaan-Perusahaan Publik dengan

Performance Audit”. Artikel kedua ini

memfokuskan pada kinerja dari beberapa

BUMN yang dimiliki negara setelah diteliti

oleh akuntan lokal dan asing ditemukan

fakta bahwa rugi efisiensi sebesar Rp

24,5 triliun dan potensi rugi yang

diperkirakan jumlahnya bisa mencapai Rp

7,3 triliun (data tahun 2002).

Dari kedua artikel tersebut saya tertarik

untuk membuat suatu artikel “Apakah

dengan audit performance bisa

meningkatkan kinerja pemerintah daerah

khususnya dari segi efisiensi”.

Berdasarkan pokok permasalahan ini saya

mengangkat judul “Optimalisasi kinerja

pemerintah daerah melalui audit

performance”.

ELY SUHAYATI