< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 6 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.6, No. 2

208

H a l a m a n

Dengan alasan tersebut secara tradisional

audit kinerja lebih banyak dilakukan oleh

auditor internal dan hasilnya dilaporkan

kepada manajemen. Saat ini audit kinerja

tidak hanya dilakukan oleh auditor intern

tetapi juga oleh auditor independen atau

external auditor yang lazim disebut

akuntan publik. Dalam pemerintahan

khususnya di Indonesia kita mengenal dua

badan yang berhak melakukan audit yaitu

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk

Badan Usaha Milik Negara/ Daerah

(BUMN/BUMD) fungsi eksternal auditnya

dilaksanakan oleh BPKP. Sedangkan

untuk bidang pemerintahan dilaksanakan

secara bersama oleh BPKP dan BPK.

Untuk standar pemeriksaan dalam

pemerintahan maka BPK mengeluarkan

Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang

dikeluarkan tahun 1995.

PEMBAHASAN

Audit Dalam Pemerintahan

Audit dalam pemerintahan meliputi audit

yang dilakukan oleh badan audit

pemerintahan atau oleh organisasi

pemerintahan itu sendiri tetapi bisa juga

dilakukan oleh auditor independen.

Seperti yang dikatakan oleh Boynton dan

Kell (p.851) :

“Govermental auditing includes all audits

made by goverment audit agencies and all

a u d i t s

o f

g o v e r m e n t a l

organizations....Audit of govermental

organizations include audit of state and

local goverment units made by federal

goverment auditors and independent

public accountants. In some cases, the

audits may include specific programs,

activities, functions and fund. Audit of

govermental organizations are premised

largely on the concept that the official and

employees who manage public funds are

accountable to the public”.

Untuk di Indonesia audit terhadap

lembaga pemerintahan berpedoman pada

Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang

dikeluarkan oleh BPK tahun 1995 dan

merupakan standar dalam audit kinerja

terhadap APBN, APBD, BUMN dan BUMD

serta yayasan yang didirikan oleh

pemerintah atau di dalamnya terdapat

kepentingan negara atau menerima

bantuan negara. SAP terdiri dari Standar

Umum, Standar Pekerjaan Lapangan Audit

Kinerja, Standar Pelaporan Audit Kinerja.

Sedangkan pelaksana audit kinerja adalah

BPK atau BPKP.

3E

Ekonomi

Efisien

Efektivita

Audit

A u d i t

Audit Kinerja/

Value for

Gambar 1

Karakteristik Audit Kinerja

Sumber: Mardiasmo (2002)