< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 8 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.6, No. 2

210

H a l a m a n

tentang efisiensi dan ekonomi entitas; 2)

kinerja periode-periode sebelumnya; 3)

unit yang lain pada entitas yang sama

atau pada entitas yang lain dengan usaha

sejenis. Jika dihubungkan dengan sektor

pemerintahan khususnya pemerintah

daerah, maka pertanggungjawaban tidak

sepenuhnya bersandar pada biaya standar

ini karena output yang dihasilkan oleh

pemerintahan seringkali tidak dapat

dihubungkan secara langsung dengan

biaya karena dalam setiap output selalu

tersirat fungsi sosial.

Prosedur audit ekonomi dan efisiensi

mempunyai tahapan-tahapan sebagai

berikut : 1) perencanaan, 2) review sistem

pengendalian intern (SPI), 3) menguji SPI,

4) pelaksanaan audit, 5). Pembuatan dan

penyampaian laporan.

Audit Efektivitas (Audit Program)

Efektivitas dapat diartikan sebagai

kemampuan suatu organisasi untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, atau

dapat juga diartikan sebagai tingkat

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Singkatnya efektivitas

berkaitan dengan usaha pencapaian

tujuan.

Audit efektivitas disebut juga sebagai

audit program karena berkaitan dengan

pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan atau program.

Tujuan audit efektivitas menurut

Mardiasmo (hal. 182) : 1) tingkat

pencapaian hasil atau mamfaat yang

didinginkan, 2) kesesuaian hasil dengan

tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 3)

apakah entitas yang diaudit telah

mempertimbangkan alternatif lain yang

memberikan hasil yang sama dengan

biaya yang rendah.

Karena ukuran efektivitas berkaitan

dengan kriteria yang sudah ditetapkan

walaupun efektivitas suatu program tidak

dapat diukur secara langsung tapi ada

beberapa ukuran yang dapat digunakan

seperti dampak yang ditimbulkan,

komplain dari konsumen (masyarakat),

evaluasi pada proses dengan melihat

apakah ada cara yang lebih baik untuk

mencapai hasil yang sama.

Audit Pemerintah Daerah

Jika kita lihat perkembangan masyarakat

saat ini, maka tuntutan pelaksanaan

akuntabilitas publik oleh organisasi sektor

publik seperti pemerintah pusat dan

daerah, unit-unit kerja pemerintah,

departemen dan lembaga-lembaga negara

semakin menguat.

Akuntabilitas publik berhubungan dengan

kewajiban pertanggungjawaban oleh

penerima mandat (pemerintah) dengan

mengungkapkan semua aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak yang memberi kepercayaan

(masyarakat). Pertanggungjawaban bisa

kepada yang pihak yang lebih tinggi,

misalnya Pemda kepada Pemerintah

Pusat selanjutnya ke MPR. Bisa juga

kepada masyarakat luas dan ini lebih

ditekankan sehingga perlu dibuat laporan

yang menggambarkan kinerja Pemda baik

secara finansial maupun non finansial.

Untuk mendukung terciptanya good

governance ada tiga aspek utama, yaitu

pengendalian,

pengawasan

dan

pemeriksaan. Pengawasan dalam Pemda

dilaksanakan oleh masyarakat dan

lembaga tinggi negara yaitu DPRD yang

ikut mengawasi kinerja Pemda.

Pengendalian dilakukan oleh eksekutif

pemerintah yang lebih tinggi untuk

menjamin terlaksananya sistem dan

k e b i j a k a n

p e m e r i n t a h ,

s e p e r t i

pertanggungjawaban Pemda kepada

Mend agri

d an

m ent ri

lainnya.

Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang

independen dan memiliki kompetensi

profesional untuk memeriksa apakah