< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 4 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 1

64

H a l a m a n

LANDASAN TEORI

Konsep Teori Pengawasan

Pengawasan adalah salah fungsi

fundamental manajemen yang pada

hakekatnya

merupakan

tindakan

Das Sollen

Das Sein

kenyataan yang diperoleh). Melakukan

kegiatan membandingkan kerapkali akan

melahirkan

adanya

penyimpangan-

penyimpangan.

gap.

Gap

A problem is a deviaation from a standard

(or from certain objective to be reacfed)

controlling

mencakup tindakan mengawasi dan

m e n g k o n f r o n t i r

f a k t a

a d a n y a

penyimpangan tetapi melakukan koreksi

(perbaikan) terhadap deviasi-deviasi yang

terjadi. Robbins and Coulter (2005:458)

“control the process of

monitoring activities to ensure that they

are being accomplished as planned and of

correcting any significant deviation”.

Sebagaimana diungkapkan Atmosudirdjo

(1982:125) “pangkal dari semua

pengawasan adalah rencana”. Hal senada

juga dikemukakan Ruky (2002: 155)

mengatakan bahwa “perencanaan yang

baik akan memungkinkan kita melakukan

pengawasan untuk mengukur kemajuan

yang diperoleh dalam usaha mencapai

tujuan dan sasaran yang diinginkan

sehingga tindakan perbaikan dapat

diambil bila kemajuan tersebut dianggap

tidak memuaskan”. Misalnya, rencana

penerbitan SIUP ditetapkan selama 6 hari

kerja, inilah yang perlu diukur apakah

sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan dapat diterbitkan pada 6 hari

kerja.

Winardi

(1979

:

135),

mengemukakan bahwa "Perencanaan dan

pengawasan merupakan kedua belahan

mata uang sama". Demikian juga menurut

BAPPENAS (2007:47) mengatakan bahwa

”sistem pengawasan adalah salah satu

bagian dari penerapan prinsip–prinsip tata

Monang Sitorus

(good

g o v e r n a n c e ) ” .

A r t i n y a ,

d a l a m

pemerintahan yang baik mengharuskan

atau dibutuhkan adanya pengawasan.

P e n t i n g n y a

p e n g a w a s a n

d a l a m

pemerintahan

yang

baik

good

governance)

MENPAN No. 63 Tahun 2004. Kemudian

diperkuat Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2008 tentang OMBUSMAN

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan

Publik. Lembaga ini bertujuan untuk

mengawasi atau mencegah penyimpangan

pelayanan publik (maladministrasi) oleh

penyelenggara negara peayanan publik

baik instansi negara/pemerintah BUMN,

BUMD BHMN termasuk swasta maupun

perseorangan

yang

memberikan

pelayanan publik tertentu yang didanai

oleh APBN/APBD.

Agar pengawasan dapat berjalan

dengan baik ada beberapa dimensi-

dimensi pengawasan yang perlu dipahami

oleh pengawas. Handoko (1998: 363)

mengatakan terdapat; 5 (lima) dimensi

pengawasan yaitu (1). Penetapan standar

hasil yang diinginkan; (2). Penentuan

pengukuran pelaksanaan kegiatan; (3).

Pengukuran pelaksanaan kegiatan; (4).

Pembandingan

pelaksanaan

dengan

standar dan analisa penyimpangan; (5).

Pengambilan

tindakan

korektif

bila

diperlukan. Sedangkan, Robbins and

Coulter (2005:460) terdiri dari empat

standars, measurements,

comparison dan Action.

dimensi pengawasan yang merupakan

grand theory

dalam penelitian, lebih jelasnya ini akan

diuraikan lebih lanjut.

1. Dimensi

Menetapkan

standar

(Standards)

(target) atau hasil yang diinginkan,

untuk dapat dilakukan sebagai

perbandingan

hasil

ketika

berlangsungnya kegiatan organisasi.

Standar juga merupakan batasan

tentang apa yang harus dilakukan

dalam melaksanakan suatu kegiatan

untuk mencapai tujuan dan target

organisasi.