Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 1 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

233

H a l a m a n

E-GOVERNMENT

MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

(SUATU STUDI PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT)

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

Electronik Governmente-Government

e-Government

nan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Salah satu

upaya Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendu-

e-Government

gan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan dari Pengem-

database

tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat

menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusi-

kan data pegawai yang akan dijadikan sebagai penunjang pimpinan untuk pen-

gambilan keputusan dibidang kepegawaian.

Kata Kunci : e-Government,

Electronic Government (e-Government) is a very popular term lately, generally e-

Government can be defined as an effort to aplly government service through

computer based on information system. One of

effort in supporting e-Government is by executing

planning to developing

The purpose of developingis to create official database start from

Regency level, Province, and Home Affairs Department that can accommodate,

processing, saving, recovery, and distributing officer data which would be as a

management supporter to take decision in official sector.

Keys word: e-Government,

bidang

HUMANIORA

1. PENDAHULUAN

e-Government

implementasi pelayanan publik yang

berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, sebagai media informasi dan

sarana komunikasi interaktif antara

Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik

kelompok masyarakat, kalangan bisnis

maupun antar sesama lembaga

pem erint ahan.

Im plem ent as i

e-

Government

dari bentuk layanan yang sederhana yaitu

penyediaan informasi dan data-data

berbasis komputer tentang pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan sebagai bentuk wujud

(transparancy)

pelaksanaan pelayanan publik. Bentuk

e-Government

dapat dimanfaatkan sebagai sarana

komunikasi baik intern di kalangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun

komunikasi interaktif dengan masyarakat

e-mail, chatting

teleconperence.

Dalam perkembangannya, imple-