< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 10 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

242

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

dapat dilihat dari tampilan dari sub-sub

menu EIS ini.

Gambar 3

Executive Information

SystemEIS

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi

Kepegawaian pada Bagian Pengadaan dan Informasi

Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008

EIS

dlihat sekaligus menganalisa para pejabat

eselon di Provinsi Jawa Barat, beserta

biodata perorangan dari para pejabat

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

dari contoh tampilan Biodata yang

terdapat dalam EIS tersebut

Gambar 4

Executive Information

SystemEIS

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kondisi Data Infrastruktur dalam

e-Government

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukan bahwa

kondisi data infrastruktur dalam penerapan

e-Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat cukup memadai serta memiliki

tujuan yang jelas yaitu sebagai penunjang

dalam pengambilan keputusan dibidang

kepegawaian yang berdasarkan data-data

yang telah diproses oleh SIMPEG melalui

pendistribusian data yang diawali dari

Kabupaten/Kota,

Provinsi

hingga

Departemen Dalam Negeri (Depdagri)

melalui jaringan komunikasi data sehingga

diperoleh data yang cepat, tepat dan akurat

serta berkesinambungan.

Namun belum dapat terpenuhi

secara optimal. Hal tersebut dikarenakan

tidak adanya peraturan-peraturan khusus

untuk mengatur dan mengelola SIMPEG

secara terperinci. Dengan ketetapan

prosedur yang jelas dan tepat diharapkan

dalam pengelolaan SIMPEG ini mempunyai

arah yang benar-benar terarah dan terukur.

Idealnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat

khususnya pada Biro Kepegawaian yang

mengelola SIMPEG ini membuat aturan-

aturan khusus untuk SIMPEG ini, agar

dijadikan sebagai pedoman dalam

pengelolaannya. Dalam alokasi anggaran

untuk pengelolaan SIMPEG ini di tunjang

oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Barat. Dalam penyusunan

anggaran dilaksanakan oleh Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat sebagai pihak yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan SIMPEG tersebut.

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat adalah seringnya keterlambatan

dalam pendistribusian data pegawai dari

masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. Hal ini disebabkan updating

data pegawai sering tertunda karena