< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 12 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

244

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17

tahun 2000 tentang Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Departemen

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

serta belum terdapat peraturan secara

teknis yang mendasari dalam pelaksanaan

e-Government

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3) Koordinasi antar Instansi dalam

e-Government

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Barat

Hasil penelitian menunjukan bahwa

koordinasi antar instansi dalam

e-Government

baik. Namun yang menjadi sebuah

kendala adalah sikap dari aparatur dari

masing-masing SKPD yang belum

updating

data pegawai yang akan diolah melalui

update

pengelolaan data pegawai melalui SIMPEG

ini merupakan aktivitas yang mudah tetapi

sulit untuk dikelola karena dengan adanya

internet perubahan data pegawai terjadi

pada setiap harinya.

Tujuan dari dilaksanakannya proses

updating

SIMPEG ini adalah selain menjaga

kualitas dari data kepegawaian yang ada,

juga bertujuan agar data kepegawaian dan

informasi yang tersimpan merupakan hal

yang paling akurat dan terkini. Hal ini

harus lebih disadari oleh pengelola

SIMPEG dari masing SKPD Pemerintah

Provinsi Jawa Barat sebagai sesuatu yang

kritikal karena kebanyakan keputusan

tentang kepegawaian yang akan diambil

oleh otoritas berdasar pada data dan

informasi kepegawaian yang ada. Dapat

dibayangkan mutu dari pengambilan

keputusan yang didasarkan pada data dan

informasi yang salah atau sudah

kadaluarsa.

Fenomena dis-informasi dan mis-

informasi terjadi karena tidak dimilikinya

update

memadai dari masing-masing SKPD-SKPD

yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dalam pendistribusian data kepegawaian

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4) Ketersediaan Aparatur dalam Kebijakan

e-Government

SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukan bahwa

ketersediaan aparatur dalam kebijakan

e-Government

Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat. Pengetahuan yang

dimiliki oleh aparatur Sub Bagian Data dan

Informasi belum cukup baik. Apabila dilihat

dari segi pengetahuan aparatur tentang

bahasa pemrograman. Kemudian masih

kurangnya kemampuan aparatur dalam

menganalisis,

merencanakan

dan

merancang suatu program yang sewaktu-

waktu diperlukan.

Hal ini disebabkan aparatur Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat belum memiliki seorang analis

sistem yang didukung oleh kemampuan

dibidang kepegawaian. Terkait dengan hal

tersebut maka untuk meningkatkan

kemampuan aparatur dalam mengelola

SIMPEG tersebut yaitu dengan mengikuti

kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang

berkaitan dengan Sistem Informasi. Dalam

berbagi informasi lewat media jaringan

komputer belum bisa dilaksanakan secara

maksimal. Hal ini disebabkan masih

kurangnya aparatur di setiap instansi atau

SKPD Provinsi Jawa Barat yang mengetahui

dan bisa mengaplikasikan jaringan

komputer. Jumlah aparatur yang tersedia

pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat sudah cukup memadai

user

kepegawaian dalam SIMPEG.

Berdasarkan pemaparan diatas,

aparatur merupakan pengembang,

pengelola maupun pengguna SIMPEG

e-Government

karena aparatur tersebut merupakan faktor

yang turut menentukan bahkan menjadi

e-

Government