< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 3 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

235

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

2000 tentang Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Departemen

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

SIMPEG merupakan suatu

totalitas yang terpadu terdiri atas

perangkat pengolah meliputi pengumpul,

prosedur, tenaga pengolah dan perangkat

lunak; perangkat penyimpan meliputi

pusat data dan bank data serta perangkat

komunikasi yang saling berkaitan,

b e r k e t e r g a n t u n g a n

d a n

s a l i n g

menentukan dalam rangka penyediaan

informasi di bidang kepegawaian. Selain

itu juga bisa dioperasikan langsung oleh

aparatur maupun masyarakat yang

memerlukan informasi kepegawaian

karena lokasi perangkat ini dapat ditemui

disekitar gedung sate, perangkat SIMPeg

ini berjumlah 7 unit yaitu 5 unit diletakan

di Gedung Tua (utama), 1 unit di

Sekretariat Dewan (DPRD) dan 1 unit di

Gedung Baru. Untuk aparatur dilingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

salah satu fungsi dari perangkat SIMPEG

ini dapat digunakan sebagai absensi bagi

para aparatur di lingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaanya, kebijakan

e-Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat melalui SIMPEG ini masih

banyak kekurangan-kekurangan yang

perlu diperbaiki dan dibenahi. Seperti dari

segi perawatan dan pengembangannya

yang membutuhkan alokasi dana yang

cukup besar.

Berdasarkan pengamatan awal

peneliti, Faktor lain yang menjadi kendala

e-Government

melalui SIMPEG ini adalah dalam proses

updating

ini dikarenakan keterlambatan koordinasi

dengan instansi-instansi terkait.

Kendala yang paling dianggap

e-

Government

kemampuan sumber daya manusia, yang

terkadang kemampuan aparatur yang

direkrut tidak sesuai dengan apa yang

dibutuhkan oleh Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Semua kegiatan yang berhubungan dengan

SIMPEG baik itu dalam segi teknis maupun

non teknis dipusatkan pada Biro

Kepegawaian Sub Bagian Data dan

Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat. Kendala yang dihadapi

e-Government

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sub

Bagian Data dan Informasi Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan

tertundanya sebuah pemerintahan yang

e-Government

hendaknya mencari solusi yang tepat agar

e-Government

tersebut efektif.

2. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan

latar belakang di atas, peneliti

mengidentifikasikan masalah sebagai

berikut :

1) Bagaimana kondisi data infrastruktur

dalam kebijakan penerapan

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat ?

2) Bagaimana ketersediaan dasar hukum

dalam kebijakan penerapan

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat ?

3) Bagaimana koordinasi antar instansi

dalam kebijakan penerapan

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat ?

4) Bagaimana ketersediaan aparatur dalam

e-Government

melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?

5) Bagaimana ketersediaan sarana

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat ?

6) Bagaimana strategi pemikiran pemimpin

dalam kebijakan penerapan

e-

Government

Kepegawaian Sekretariat Daerah