< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 5 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

237

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

e-Government

perangkat elektronik seperti komputer

atau perangkat-perangkat lain yang

mendukung proses penerapan

e-

Government

tersebut. Kebijakan

e-Government

modern

antara pemerintah dengan masyarakat

pemerintah dengan pemerintah serta

kalangan lain yang berkepentingan.

e-Government

sangat tepat dengan kemajuan teknologi

yang semakin mutakhir sekarang ini.

Kebijakan dikatakan sebagai

suatu program yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan

praktek-praktek yang telah ditetapkan

(Lasswell dan Kaplan dalam Wirman dan

Israwan, 2008 : 18). Kebijakan penerapan

e-Government

tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek

yang telah ditentukan yaitu berorientasi

pada pelayanan baik bagi pemerintah

maupun masyarakat.

Dalam bukunya Wirman Syafri

dan Israwan Setyoko yang berjudul

Implementasi Kebijakan Publik dan Etika

Profesi Pamong Praja

Kenneth Prewitt mengemukakan bahwa

kebijakan adalah :

Kebijakan dirumuskan sebagai suatu

keputusan yang teguh yang disifati oleh

adanya perilaku yang konsisten dan

pengulangan pada bagian dari

keduanya yaitu bagi orang-orang yang

membuatnya dan bagi orang yang

melaksanakannya (dalam Wirman dan

Israwan, 2008 : 18).

Dari pengertian tentang kebijakan

tersebut, maka pengertian analisis

kebijakan menurut William N. Dunn

analisis kebijakan adalah aktivitas

menciptakan pengetahuan dalam proses

pembuatan kebijakan (dalam Wirman dan

Israwan, 2008 : 20). Dari definisi tersebut

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

kebijakan merupakan tindakan-tindakan

atau keputusan yang dibuat oleh

pemerintah, dimana tindakan atau

keputusan tersebut memiliki pengaruh

terhadap masyarakat.

Analis is

k eb ijakan

s angat

diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa

yang cocok dalam proses perumusan

kebijakan yang akan dibuat sehingga

kebijakan tersebut sesuai dengan masalah

yang sedang dihadapi. Selain itu analisis

kebijakan dapat membantu dalam

penerapan suatu kebijakan yang telah

ditetapkan. Dengan demikian analisis

dapat di awal penerapan suatu kebijakan

ataupun di akhir penerapan kebijakan.

Menurut J.S Badudu dan Sutan

Mohammad Zain penerapan merupakan

hal, cara atau hasil (dalam Wirman dan

Israwan, 2008 : 29). Dalam hal ini,

penerapan diartikan sebagai sebuah hal,

e-

Government

teknologi sekarang ini di Provinsi Jawa

Barat.

World Bank

e-Government

”e-Government refers to the use by

govermnent agencies of information

technologies (such as Wide Area Net-

works, the internet, and mobile comput-

ing) that have the ability to transform

relations with citizens businesses,and

other arms of goverment”

e-Government

digunakan dalam sistem informasi pe-

Wide Area

Networksinternet

jalan) yang memiliki kemampuan untuk

menjembatani hubungan dengan warga

negara lainya, para pebisnis dan berba-

(dalam Indrajit, 2004: 3).

e-

Government

yang penting, berkaitan dengan berbagai

infrastruktur serta strategi pendukungnya,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Rich-

ardus Eko Indrajit dalam bukunya yang ber-

Buku Pintar Linux : Membangun Ap-

likasi e-Governmente-

Government

1.