< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 6 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

238

H a l a m a n

Nia Karniawati & Romi Rahmadani

jemen sistem, dokumentasi, dan

proses kerja di tempat untuk men-

yediakan kuantitas dan kualitas

data yang berfungsi mendukung

e-Government.

2. Infrastruktur legal, hukum dan pera-

turan termasuk berbagai perizinan

e-

Government

3. Infrastruktur institusional, diwujud-

kan dengan institusi pemerintah

secara sadar dan eksis melakukan

dan memfokuskan tujuannya dalam

e-Government.

4.

manusia yang handal merupakan

hal pokok yang harus dipersiapkan

e-Government

5.e-

Government

adanya infrastruktur teknologi yang

6.

e-Government

butuhkan pemimpin yang mem-

e-Government

agendanya dan memiliki strategi

(Indrajit, 2002:25).

Indikator-indikator di atas diarahkan untuk

e-Government

Pertama,

dalam kebijakan penerapan

e-

Government

Ketersediaan data

infrastruktur sangat penting untuk

dipenuhi seperti adanya manajemen

sistem yang mendukung kebijakan

e-Government

Suradinata untuk mendukung pencapaian

sasaran manajemen sistem tersebut ada

MenMaterials

MachinesMethods

MoneyMarket

(Pasar) (Suradinata dalam Anwar,

2 0 0 4 : 1 3 ) .

k e m u d i a n

m e m i l i k i

dokumentasi, adanya kualitas data serta

keamanan data yang mendukung

e-Government

(Indrajit, 2002:25). Data infrastruktur

merupakan sebuah dasar dalam kebijakan

e-Government

infratruktur tersebut tidak diperhatikan

e

-Governmente-Government

dapat dikatakan berhasil jika data

infrastruktur tersebut diperhatikan dan

dijalankan.

Kedua,

e-Government

dari lembaga atau penyedia layanan.

Infrastruktur legal meliputi adanya dasar

hukum, serta peraturan-peraturan dalam

kebijakan penerapan

e-Government

(Indrajit, 2002:25). Infrastruktur legal

sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan

hukum. Dengan adanya infrastruktur legal,

e-Government

mempunyai

dasar

hukum

untuk

menerapkannya dengan diimbangi oleh

aturan-aturan yang berlaku.

Ketiga,e-

Government

infrastruktur institusional yang dapat

diwujudkan apabila institusi pemerintah

m e m i l i k i

k e s a d a r a n

d a n

e k s i s

melaksanakan tujuannya (Indrajit,

2002:25). Infrastruktur institusional

tersebut meliputi adanya koordinasi antar

instansi, meningkatkan kerjasama serta

memiliki komunikasi yang baik antar

instansi terkait (Indrajit, 2002:26).

K e m u d i a n ,

u n t u k

k e b e r h a s i l a n

implementasi kebijakan terkait dengan

komunikasi antar organisasi/instansi ini

d is am ping

d ipe rluk a n

k et epat an

pemahaman dan konsistensi dalam

mengomunikasikan ukuran-ukuran dan

sasaran tersebut juga diperlukan

mekanisme dan prosedur-prosedur yang

memungkinkan pejabat atasan dan

bawahan dapat melakukan komunikasi

secara baik sehingga bawahan dapat

bertindak, sesuai harapan atasan. Dalam

kebijakan penerapan

e-Government

kesadaran aparatur yang tinggi sangat

diperlukan. Kesadaran yang tinggi dari

aparatur tersebut harus diikuti dengan

eksistensi pemerintah dalam melaksanakan

tujuannya. Infrastruktur institusional

merupakan faktor penunjang bagi kebijakan

e-Government