< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 2 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.7, No. 2

224

H a l a m a n

pertumbuhan

dan

pembangunan

ekonomi. Para ekonom mengartikan

pertumbuhan

atau

pembangunan

ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP.

Dalam arti yang luas, pertumbuhan

ekonomi digunakan untuk menyatakan

perkembangan di negara-negara maju.

Sedangkan pembangunan ekonomi untuk

menyatakan perkembangan di Negara

Sedang Berkembang (Arsyad, 1992: 39).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkelanjutan diperlukan untuk dapat

mencapai peningkatan kesejahteraan

masyarakat,

disamping

itu

juga

memerlukan modal yang relatif besar yang

akan digunakan untuk memperkuat

infrastruktur, baik fisik maupun sosial.

Dana yang dibutuhkan untuk menambah

modal tersebut biasa disebut investasi.

Berbicara tentang investasi tentunya

sangat

erat

kaitannya

dengan

permasalahan yang dihadapi oleh negara-

negara berkembang yang berlomba

memacu

pertumbuhan

ekonominya,

sedangkan di sisi lain masih memiliki

kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak

berkelanjutan dan saling tumpang tindih.

Demikian pula halnya masalah

yang dihadapi oleh negara yang sedang

berkembang seperti Indonesia adalah

kebutuhan dana investasi yang cukup

besar. Adanya masalah keterbatasan

dalam akumulasi dana, peran sektor

keuangan menjadi sangat penting di

negara

sedang

berkembang.

Pembangunan sektor keuangan di negara

sedang

berkembang

pada

awalnya

ditandai oleh kebijakan pemerintah yang

restriction

repression

sektor

keuangan

seperti

adanya

pembatasan suku bunga perbankan oleh

pemerintah, alokasi kredit yang selektif,

reserve requirement

tinggi dan lain-lain. Menurut McKinnon

dan Shaw, kondisi ini tidak mendorong

pertumbuhan ekonomi, justru sebaliknya

menghambat pencapaian pertumbuhan

ekonomi (Fry, 1995:23).

Pada tahun 1980-an banyak negara

sedang berkembang merubah kebijakan

sektor keuangan dari yang bersifat

restrictionrepression

kebijakan yang mengarah pada deregulasi

keuangan. Hal ini seiring dengan

perkembangan perekonomian dunia yang

mengarah pada globalisasi. Seperti halnya

Indonesia sebagai salah satu negara

berkembang, untuk mencapai target

pertumbuhan ekonomi yang optimal telah

mengeluarkan

beberapa

deregulasi

keuangan mulai dari Paket 1 Juni 1983

(Pakjun), Paket 27 Oktober 1988 (Pakto

88), Paket 28 Pebruari 1991 (Paktri),

Paket 29 Mei 1993 (Pakmei) sampai

dengan Paket 7 Juli 1997 (Pakjul). Namun

ternyata paket-paket deregulasi tersebut

belum mampu mencegah terjadinya

gangguan (distorsi) ekonomi di Indonesia

yang berupa krisis moneter.

Krisis moneter yang terjadi dalam

perekonomian

Indonesia

pada

pertengahan

tahun

1997

memiliki

dampak serius pada berbagai sektor

ekonomi Indonesia. Dampak tersebut

antara lain: inflasi tinggi, kegiatan usaha

terganggu,

meningkatnya

angka

pengangguran, pelarian modal ke luar

negeri, penurunan tingkat investasi dalam

negeri dan pada akhirnya tingkat

pertumbuhan ekonomi nasional menjadi

lebih

rendah

dibandingkan

dengan

periode sebelumnya. Dalam hal ini, sektor

keuangan menjadi perhatian utama dalam

kebijakan pemulihan krisis moneter. Oleh

karena

itu

serangkaian

kebijakan

dikeluarkan oleh pemerintah untuk

mengatasi ketidakstabilan di sektor

keuangan

(Krisnamurthi,

2002).

Serangkaian kebijakan untuk mengatasi

ketidakstabilan di sektor keuangan

tersebut salah satunya adalah berupa

Paket 7 Juli 1997 (Pakjul), yang mana

paket tersebut sebagai bekal pemerintah

Consultative Group on

Indonesia

kebijakan di bidang moneter tersebut

adalah tentang ketetapan pembatasan

pemberian kredit oleh bank umum kepada

perusahaan pengembang properti. Hal

tersebut dilakukan karena kredit macet

bidang

properti

sudah

kelewat

Eva Ervani