< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 6 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

96

H a l a m a n

Pasal 1320 BW yaitu :

1. Kesepakatan para pihak

2. Kecakapan para pihak

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang

ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik

merupakan

perbuatan

hukum

yang

dilakukan dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer dan/atau media

elektronik lainnya. Sementara itu, kontrak

elektronik adalah perjanjian para pihak yang

dibuat

melalui

sistem

elektronik,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka

(17) Undang-Undang ITE, sedangkan yang

dimaksud dengan sistem elektronik adalah

serangkaian perangkat atau prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkanda/atau

menyebarkan

informasi elektronik, sesuai ketentuan Pasal

1 angka (5) Undang-Undang ITE.

Pada transaksi perdagangan baik secara

tradisional maupun secara elektronik dapat

menimbulkan sengketa. Sengketa yang

timbul

tidak

menutup

kemungkinan

disebabkan adanya tindakan wanprestasi

dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Menurut Schneider dan Kuner, ada tiga

macam kontrak yang harus diperhatikan

yaitu

kontrak

dalam

penyediaan

infrastruktur

telekomunikasi

dalam

e-

diadakan antara pengguna internet dengan

perusahaan yang menyediakan akses

e-commerce

yaitu kontrak yang terjadi antara penjual

dan pembeli melalui jaringan komputer atau

internet.

Perkembangan

yang

memungkinkan terjadinya perdagangan

secara

elektronik

telah

mengilhami

dilakukannya penyelesaian sengketa secara

elektronik pula, dalam hal ini adalah

arbitrase on line

sengketa yang dapat dilakukan terlebih

dahulu harus sesuai dengan kesepakatan

yang ditentukan para pihak pada saat akan

melakukan transaksi secara elektronik.

Apabila para pihak tidak menentukannya

dalam perjanjian, maka kesepakatan

mengenai penyelesaian sengketa dapat

dilakukan sesuai keinginan para pihak

setelah timbulnya sengketa. Penyelesaian

sengketa

secara

arbitrase

melalui

perantaraan lembaga arbitrase seperti BANI

ataupun

lembaga

arbitrase

lainnya

dilakukan berdasarkan kesepakatan para

pihak yang tercantum dalam perjanjian

tertulis sebagai klausula arbitrase dan

dibuat sebelum timbul sengketa atau

perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat

oleh

para

pihak

setelah

timbul

sengketa.setelah terjadi sengketa, termasuk

pada transaksi perdagangan baik secara

tradisional maupun secara elektronik.

Penyelesaian

sengketa

perdagangan

melalui

pengadilan

dianggap

selalu

menghabiskan biaya yang cukup tinggi dan

waktu yang relatif cukup lama, sementara

kegiatan bisnis termaksud harus tetap

berjalan, sehingga kondisi ini dapat

menghambat kegiatan bisnis tersebut. Oleh

karena itu, banyak pihak di kalangan dunia

bisnis yang memilih upaya penyelesaian

sengketanya dilakukan melalui jalur non

litigasi. Arbitrase merupakan salah satu

cara

dalam

menyelesaikan

sengketa

perdata termasuk sengketa perdagangan

yang banyak dipilih oleh para pihak yang

melakukan

kegiatan

dalam

dunia

perdagangan di Indonesia. Berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-

Undang APS, disebutkan bahwa arbitrase

adalah cara penyelesaian suatu sengketa

perdata diluar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Melihat perkembangan yang

ada, hal ini mengandung pengertian bahwa

sengketa perdata yang dapat diselesaikan

melalui arbitrase ini tidak hanya sengketa

perdata di dunia nyata tetapi juga sengketa

perdata yang terjadi di dunia maya

cyberspace)

termasuk

sengketa

perdagangan

secara

elektronik

e-

commerce).

Pada dasarnya atas sengketa perdata

Hetty Hasanah