< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 8 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

98

H a l a m a n

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol

atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh

orang yang memahaminya, sesuai dengan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ITE.

Penyelesaian

sengketa

perdagangan

dengan cara arbitrase ini dapat dilakukan

melalui perantaraan lembaga arbitrase

seperti BANI atau lembaga arbitrase lainnya,

atas permohonan dari salah satu pihak yang

bersengketa dan atau kesepakatan para

pihak yang bersengketa,. Kondisi seperti ini

mengandung arti bahwa para pihak harus

tunduk kepada Undang-Undang APS, dan

para pihak tidak akan memproses sengketa

termaksud ke Pengadilan Negeri serta

melaksanakan putusan yang diambil oleh

Majelis Arbitrase yang terdiri dari satu atau

tiga atau lebih arbiter, yang mana arbiter-

arbiter ini ditentukan oleh para pihak yang

bersengketa baik berdasarkan daftar arbiter

yang telah disediakan oleh lembaga

arbitrase seperti arbiter yang ditunjuk BANI

atau para pihak menentukan sendiri

arbiternya dari luar BANI asal memenuhi

syarat yang telah ditetapkan oleh BANI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di

atas, maka penyelesaian sengketa pada

transaksi

perdagangan

baik

secara

langsung atau tradisional maupun melalui

media elektronik dapat dilakukan melalui

arbitrase on line

bersengketa walaupun letaknya berjauhan

namun

dapat

tetap

melakukan

penyelesaian sengketa secara arbitrase

tanpa menempuh jarak yang jauh untuk

bertemu langsung, namun demikian tetap

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan dalam ketentuan

hukum yang berlaku misalnya Undang-

Undang APS

on line

menarik dalam menyelesaikan sengketa

perdagangan

baik

secara

tradisional

e-commerce).

Ada beberapa hal yang menjadi ukuran

on line

digunakan dalam menyelesaikan sengketa

perdagangan

baik

secara

tradisional

maupun secara elektronik, yaitu adanya

kesenjangan

hukum

nasional

dan

keterbatasan

pengadilan

dalam

menentukan hukum yang berlaku bagi

orang atau peristiwa yang berada di luar

jangkauan kedaulatannya terutama dalam

perdagangan sacara elektronik karena

e-commerce

borderless

on line

satu pilihan untuk penyelesaian sengketa

bisnis tersebut.

10

Masalah-masalah yang muncul seiring

perkembangan

dalam

transaksi

perdagangan dapat diselesaikan melalui

arbitrase

on-line

yang

tentu

saja

membutuhkan analisis secara hukum lebih

lanjut.

PEMBAHASAN

Transaksi

secara

elektronik

lahir

berdasarkan asas kebebasan berkontrak

sebagaimana telah diatur dalam Pasal

1338 ayat (1) BW, yang mana setiap orang

bebas untuk menentukan bentuk, macam

dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak

melanggar

ketertiban

umum

dan

kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang

dibuat oleh para pihak menjadi undang-

undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Begitu pula dalam transaksi secara

elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam

transaksi itu merupakan subjek hukum,

baik orang maupun badan hukum bebas

melakukan perikatan dengan bentuk, cara

serta isi yang ditentukan berdasarkan

kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam

hal ini para pihak melakukan perikatan

berupa transaksi melalui media internet

dengan isi perjanjian yang disepakati para

pihak melalui internet pula, jadi mereka

saling berhubungan melalui media internet.

Hetty Hasanah

—————————————————

10

Op.Cit.