< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 9 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 1

99

H a l a m a n

Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, syarat

sahnya suatu perjanjian terdiri dari :

1. Kesepakatan para pihak

2. Kecakapan para pihak

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian tersebut berlaku

pula terhadap kontrak elektronik pada

e-

commerce).

Dewasa ini perdagangan telah menjadi hal

yang sangat lazim, bahkan tidak

terhindarkan lagi, karena hampir tidak

mungkin sebuah negara menghasilkan

semua komoditi untuk memenuhi

kebutuhan di dalam negeri, sehingga

membeli produk yang diinginkan tersebut

dari negara lain adalah salah satu pilihan

yang tepat. Tentu saja negara yang

bersangkutan juga harus menjual produk

dalam negerinya untuk dapat memperoleh

devisa, yang dapat digunakan untuk

membeli komoditi dari luar negaranya.

Perdagangan antar bangsa sudah terjadi

dari ribuan tahun silam, seperti perjanjian

perdagangan antara firaun Mesir dengan

raja Babilonia sekitar 2500 tahun sebelum

Masehi. Berdasarkan sejarah interaksi

pedagang antar bangsa yang telah setua itu,

tidak mengherankan bahwa di antara

mereka muncul kebiasaan-kebiasaan yang

berlaku di kalangan mereka sendiri, bahkan

juga menjadi hukum pada saat hukum

positif tidak mengatur mengenai hal

tersebut, yang dikenal dengan lex

mercatoria, yang diartikan kebiasaan dan

kepatutan umum dari masyarakat bisnis

yang diterapkan ke dalam praktik hukum

komersial di berbagai negara, digunakan

apabila terjadi kekosongan hukum. Hal ini

dapat memberikan jalan keluar karena

kendala tidak adanya hukum nasional yang

mengatur, sehingga para hakim dan

arbitrator dapat memilih lex mercatoria

dilengkapinya dengan prinsip equity sebagai

bahan penemuan hukum. Lex mercatoria ini

bahkan sudah ada beberapa yang dijadikan

pedoman secara tertulis dalam beberapa

traktat, misalnya CISG, dan UNIDROIT.

Para pihak sering lebih memilih

penyelesaian sengketa perdagangan

tersebut melalui negosiasi, mediasi atau

bahkan arbitrase. Di Indonesia, arbitrase

nasional

merupakan

salah

satu

penyelesaian sengketa bagi para pelaku

usaha pada khususnya, karena sering kali

prosedur persidangan di Indonesia

memakan waktu yang begitu lama untuk

menyelesaikan sebuah kasus, dan juga

belum tentu majelis hakim yang memeriksa

perkara tersebut mengerti permasalahan

kasus yang ditanganinya, belum lagi biaya

yang harus ditanggung para pihak sebagai

akibat pemeriksaan perkara yang terbuka

untuk umum, yang dapat berupa

keterbongkarnya rahasia perusahaan ke

publik, merusak nama baik perusahaan dan

lain-lain. Perkembangan teknologi yang

semakin canggih, turut mempengaruhi

proses arbitrase, dalam hal ini dapat pula

on line

internet, hal ini tentu akan sangat

membantu para pihak, dari segi waktu dan

biaya.

Salah satu cara penyelesaian sengketa yang

banyak

dilakukan

pada

sengketa

perdagangan secara elektronik adalah

melalui arbitrase, baik secara konvensional

on line

angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah

cara penyelesaian suatu sengketa perdata

diluar peradilan umum yang didasarkan

pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Berdasarkan ketentuan di

atas dapat diketahui bahwa kewenangan

perjanjian arbitrase hanya sebatas pada

sengketa perdata, termasuk sengketa

perdagangan

secara

elektronik

(e-

commerce)

Sementara itu, perjanjian arbitrase sesuai

ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa merupakan suatu kesepakatan

Hetty Hasanah