< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 6 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

248

H a l a m a n

Cidadap,Sukajadi,Sukasari,

Mandalajati.

4. Zona 5 merupakan zona pengembangan

baru; letaknya di wilayah timur Kota

Bandung,

terdiri

dari

kecamatan

Cinambo,

Cibiru,

Gedebage,

Ujungberung,

Rancasari

dan

Panyileukan.

Gambar

1

menunjukkan

gambaran

pembagian zona kota seperti dijelaskan

pada uraian sebelumnya.

Selanjutnya dipaparkan uraian mengenai

status tanah per kecamatan yang telah

dikategorisasikan berdasarkan pembagian

zona tersebut. Data disampaikan dalam

bentuk tabel untuk kemudahan interpretasi.

Kecamatan Gedebage termasuk dalam

kategori tanah pada Zona 5, yaitu zona

pengembangan baru Kota Bandung.

Berikut adalah uraian mengenai status

tanah

per

kecamatan

yang

telah

dikategorisasikan berdasarkan pembagian

zona tersebut, disampaikan dalam bentuk

tabel dan grafik untuk kemudahan

interpretasi

Dari grafik terlihat bahwa di kawasan

pengembangan baru kota, proporsi status

tanah berupa Hak Pakai dan Hak

Pengelolaan

berkurang

dibandingkan

dengan pusat kota dan kawasan kota

lainnya.

Kawasan

dengan

proporsi

kepemilikan tanah berupa Hak Milik dan

Hak Adat merupakan kawasan yang dapat

dialihfungsikan stautus tanahnya menjadi

HGB oleh pengembang perumahan, dengan

cara penguasaan tanah.

Proses

Penguasaan

Tanah

dan

Pengembangan untuk Kawasan Perumahan

oleh Pengembang

Kesulitan penguasaan dan pembebasan

lahan untuk perumahan oleh pengembang

bila status kepemilikan atas tanah beragam.

Pengembang yang berhasil menguasai

lahan dengan status yang berbeda-beda

dapat mengajukan perubahan hak atas

tanah menjadi hak guna bangunan dalam

satu sertifikat induk. Sertifikat induk HGB itu

kemudian dipecah-pecah menjadi sertifikat

HGB splitzing untuk tiap-tiap kapling

perumahan yang dibeli oleh konsumen

perumahan.

Pengembang perumahan membeli tanah

dari

masyarakat

sekitar

lokasi

pengembangan perumahan, dari berbagai

status tanah (hak milik, hak adat, girik, dll).

Pengembang lalu menjadikannya sebagai

satu sertifikat utuh dengan status Hak Guna

Bangunan

atas

nama

pengembang

tersebut, atau disebut sertifikat HBG induk.

Nantinya setelah tanah di-kapling/dibagi

berdasarkan petak tanah untuk rumah,

tanah dapat dijual dan dibuat sertifikat

masing-masing petak dengan cara splitzing

dari sertifikat HGB induk.

Di Kecamatan Gedebage, luas tanah

dengan status Hak Guna Bangunan dan Hak

Milik masih dalam jumlah yang relatif sama.

Ini menandakan sebagian kawasan tersebut

telah

berkembang

menjadi

kawasan

perumahan

yang

tanahnya

dikuasai

pengembang perumahan berstatus HGB,

dan sebagian lagi masih berstatus Hak

Milik. Status hak milik terbagi menjadi

tanah yang memang sudah dimiliki pemilik,

bentuknya bisa berupa tanah pertanian,

tanah kapling, tanah yang telah ada

bangunannya untuk berbagai fungsi. Hak

milik ini juga dimungkinkan berupa tanah

dan rumah yang telah dibeli oleh konsumen

perumahan dan telah dialihkan haknya

menjadi hak milik.

Pemekaran Kota Bandung pada tahun 1988

mengakibatkan kawasan Gedebage secara

administratif termasuk dalam wilayah

administratif Kota Bandung. Hal ini sedikit

banyak

mempengaruhi

kecepatan

pengembangan kawasan menjadi kawasan

perumahan (Hilfan, 2005). Luas area

pembangunan perumahan selama dekade

sebelum pemekaran kota (tahun 1978-

1987) adalah sebesar 173.690 m

2

. Luas

area pembangunan perumahan yang paling

tinggi sebesar 63.695 m 2 terjadi pada

tahun 1987. Kecepatan perkembangan

Ilhamdaniah