Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 1 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

253

H a l a m a n

mereview

usaha dari uasaha menengah dan besar. Iklim usaha yang kondusif diharapkan

dapat menarik investor dalam dan luar negeri. Wilayah kajian adalah Pulau

Batam dan Kota Makassar. Hasil studi menunjukkan bahwa penurunan jumlah

perusahaan menengah dan besar terjadi pada era tahun 1996-1998.

Pemulihan ekonomi mengakibatkan jumlah perusahaan menengah dan besar

meningkat di tahun 1999 dan 2000, tetapi jumlah ini menurun lagi pada tahun

2001 dan 2002. Hasil ini berlawanan dengan total ouput nasional yang selalu

meningkat dari tahun 1996 sampai tahun 2002. Potensi investasi di Indonesia

relatif rendah, walau demikian pemerintah berusaha menetapkan kebijakan

untuk mendorong iklim usaha yng kondusif seperti paket kebijakan ekonomi,

dan regulasi anti monopoli. Kebijakan ini diikuti dengan peraturan pemenitah

yang meliputi stuktur, perilaku dan kinerja pasar. Survey di dua lokasi

menunjukkan kebijakan persaingan usaha belum diimplementasikan di dua

wilayah tersebut. Kebijakan daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah

.

Kata Kunci : kebijakan persaingan usaha, daya saing, usaha menengah dan

besar.

bidang

REKAYASA

KEBIJAKAN PEMANTAUAN PERSAINGAN USAHA

BAGI USAHA MENENGAH DAN BESAR:

KASUS PULAU BATAM DAN KOTA MAKASSAR

LIA WARLINA

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Komputer Indonesia

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda

Indonesia pada pertengahan tahun 1997

telah menyebabkan berakhirnya periode

pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil

selama 30 tahun. Krisis ekonomi yang

kemudian dampaknya bersifat multidimensi

menimbulkan depresi yang berkepanjangan

secara umum terhadap prospek

perkembangan dunia usaha dan

ketenagakerjaan, dan khususnya terhadap

perkembangan investasi. Pemulihan

ekonomi yang telah berlangsung sejak

tahun 2001, tetapi berjalan lamban dan

belum mencapai tingkat pertumbuhan yang

ajeg dan memadai seperti yang diharapkan

mendekati kondisi sebelum krisis.

Peranan kelengkapan infrastruktur

cukup menentukan dalam mendukung

kegiatan usaha. Adanya krisis ekonomi ini

mengakibatkan pembangunan infrastruktur

banyak tertunda, yang berdampak pada

menurunnya minat investor untuk berusaha

di Indonesia. Hal ini merupakan kendala

utama dalam pengembangan perekonomian

di Indonesia. Berdasarkan perkiraan dari

Bappenas (2003) di Indonesia terdapat

financial gap

Rp 267 triliun (US$31 miliar) untuk

pembangunan infrastruktur pada periode

2005-2009. Jadi untuk lima tahun ke