< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 6 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

258

H a l a m a n

maupun pihak luar negeri. Pada tahun

2000 jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai

investasi dan nilai produksi sektor industri

disajikan pada Tabel 3 berikut. Dari tabel di

atas tampak bahwa jumlah unit usaha dari

industri kecil dan menengah/ besar adalah

seimbang yaitu jumlahnya masing-masing

hampir 4000 unit. Hal yang berbeda terjadi

pada jumlah tenaga kerja, nilai investasi

dan nilai produksi. Jumlah tenaga kerja

yang diserap oleh industri menengah/ besar

adalah dua kali lipat daripada industi kecil.

Hal yang sama terjadi pada nilai investasi

dan nilai produksi yaitu pada industi

menengah/ besar nilainya adalah dua kali

lipat dari nilai pada industri kecil. Tabel di

atas menggambarkan bahwa industri

menengah/besar mempunyai pengaruh

yang lebih besar dalam perekonomian di

Kota Makassar dibandingkan dengan

industri kecil. Karena pengaruhnya besar,

maka perlu ada suatu pemantauan dalam

kebijakan yang mengatur tentang kegiatan

usaha dalam sektor industri menengah/

besar.

PEMBAHASAN

Daya saing merupakan syarat

keharusan agar industri mampu bersaing

pada pasar domestik dan pasar global.

Indonesia yang tengah mengalami krisis

multidimensi harus berupaya sangat keras

melakukan peningkatan daya saing yang

dapat mendukung pengembangan industri

agar tidak semakin tertinggal dengan

negara lain. Kebijakan peningkatan daya

saing yang dibahas dalam bab ini adalah

paket kebijakan ekonomi dan undang-

undang pelarangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat (UU no. 5

tahun 1999).

Memasuki era globalisasi sekarang

Pemerintah Daerah menghadapi tantangan

yang berat. Pemerintah Daerah perlu lebih

memperhatikan

aspek

teknologi,

kemampuan sumberdaya manusia dalam

menetapkan kebijakan yang berkaitan

dengan ekonomi wilayah. Kebijakan yang

konsisten dan aparat yang dapat dipercaya,

adanya

kerjasama

antar

daerah,

administrasi dan birokrasi yang bersih,

tranparansi, akuntabilitas, dan kondisi

ketertiban keamanan, serta berbagai

Lia Warlina

Gambar 3

Distribusi Persentase PDRB Kota Makassar atas harga berlaku tahun 1999 (BPS, 2000)