Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7

Page 1 of 7
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

263

H a l a m a n

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan

semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh

Good Corporate Governance

melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada

dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya

dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga

tindakan penting lain yaitu : (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (2)

Good Corporate Governance (;

dari Otoritas Pengawas Bank.

Good Corporate Governance

untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai

syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

bidang

EKONOMI

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PADA DUNIA PERBANKAN

ISNIAR BUDIARTI

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi UNIKOM

PENDAHULUAN

ood Corporate Governance

(GCG) sangat diperlukan untuk membangun

kepercayaan

masyarakat

dan

dunia

internasional sebagai syarat mutlak bagi

dunia

perbankan

untuk

berkembang

dengan baik dan sehat.

Oleh

karena

itu

Bank

for

International Sattlement

lembaga yang mengkaji terus menerus

prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh

perbankan, telah pula mengeluarkan

ood Corporate

Governance

secara internasional. Pedoman serupa

dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga

internasional lainnya.

Di Indonesia terdapat beberapa

peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan

ood Corporate

Governance

Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang

disempurnakan dengan peraturan Bank

Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang

Good Corporate Governance

bagi Bank Umum”, yang menunjukkan

keseriusan Bank Indonesia dalam meminta

pengurus perbankan agar taat untuk

menerapkan manajemen

risiko

guna

melindungi kepentingan para pemangku

kepentingan

stakeholder).

Banyaknya

ketentuan yang mengatur sektor perbankan

dalam rangka melindungi kepentingan

masyarakat menjadikan sektor perbankan

highly regulated

Menurut

OECD

orporate

governance

adalah

sistem

yang

dipergunakan untuk mengarahkan dan

mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.

orporate governance

pembagian tugas, hak dan kewajiban

mereka yang berkepentingan terhadap

kehidupan

perusahaan,

termasuk

pemegang saham, Dewan Pengurus, para

stakeholders

non-pemegang saham. Dengan pembagian

tugas, hak, dan kewajiban serta ketentuan