< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 2 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

166

H a l a m a n

Fenomena keberadaan KUD di

tengah gerakan koperasi nasional sudah

menonjol sejak awal orde baru. KUD yang

banyak

didukung

oleh

pemerintah

merupakan pusat pelayanan masyarakat

desa,

mengemban

tugas

untuk

meningkatkan status ekonomi pedesaan

yang didukung dengan Inpres No. 4 Tahun

1973 tentang perubahan dari Badan Usaha

Unit Desa (BUUD) menjadi Koperasi Unit

Desa, yang bertugas untuk mengelola

perekonomian di pedesaan. Koperasi-

koperasi pedesaan yang yang mempunyai

kegiatan usaha digabungkan dalam bentuk

amalgamasi dengan tujuan bahwa dengan

amalgamasi/penyatuan

koperasi

akan

dapat

menyeragamkan

usaha-usaha

koperasi di pedesaan.

Langkah-langkah

pengembangan

KUD disesuaikan lagi dengan dengan

kebijakan pemerintah yang diatur dalam

Inpres 2 Tahun 1978. yang insinya bahwa

dalam wilayah satu kecamatan hanya

terdapat satu KUD, terkecuali atas

persetujuan menteri dapat didirikan lebih

dari satu. Jika dalam wilayah kecamatan

telah terdapat lebih dari satu KUD termasuk

jenis koperasi lain, maka dilakukan

penyatuan atau amalgamasi ke dalam

bentuk KUD baru.

Dalam

perkembangannya

dikeluarkan lagi Inpres No. 4 Tahun 1984

yang isinya meliputi : 1). KUD dibentuk oleh

warga desa dari suatu desa atau

sekelompok desa-desa yang disebut unit

desa, yang dapat merupakan satu kesatuan

ekonomi

masyarakat

terkecil.

2).

Pengembangan KUD diarahkan agar KUD

dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan

perekonomian di daerah pedesaan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pembangunan nasional, dan dibina

serta dikembangkan secara terpadu melalui

program lintas sektoral.

Seiring dengan proses reformasi

politik dan ekonomi, hak monopoli KUD di

pedesaan dihapuskan dengan keluarkannya

Inpres

Nomor

18

Tahun

1998. Konsekuensinya, KUD dipaksa untuk

mandiri

dan

sekaligus

harus

siap

berkompetisi dengan pendatang baru

pelaku ekonomi pedesaan lainnya, sehingga

KUD yang mapan dan mandiri yang bisa

bertahan, banyak KUD yang mengalami

kesulitan. Pada KUD di Jawa Barat terkena

dampaknya yaitu sebanyak 139 dari 586

unit KUD sampai dengan akhir Tahun 2006

menghentikan kegiatannya.

Jumlah dan keanggotaan KUD di

Provinsi Jawa Barat merupakan terbanyak di

Indonesia. Disamping itu KUD di Jawa Barat

mampu menyerap tenaga kerja paling

banyak diantara jenis koperasi yang ada.

Kegiatan usaha KUD banyak bergerak pada

sektor usaha primer di pedesaan seperti

pertanian tanaman pangan, tanaman

hortikultura, perkebunan, peternakan dan

perikanan sebagai basis perokonomian di

pedesaan, sehingga peran dan keberhasilan

Kartib Bayu

No

Keragaan

KUD

Non KUD

1.

Jumlah Anggota/unit koperasi (orang)

3.487,00

265,00

2.

Modal Sendiri/Unit koperasi (Rp)

347.492.863,00

261.320.497,00

3.

Simpanan /anggota (Rp)

99.640,00

983.705,00

4.

Volume Usaha/unit koperasi (Rp)

3.026.193.257,83

454.474.235,97

4.

SHU /unit Koperasi (Rp)

20.364.746,00

52.431.347,00

5.

SHU/anggota (Rp)

2.630,00

88.820,00

6.

Jumlah Karyawan/unit koperasi (Orang)

14,00

5,00

7.

Koperasi memiliki manager (%)

66,00

28,50

Tabel .1. Keadaan KUD dan Non KUD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, 2007 (diolah).