< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 10 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

240

H a l a m a n

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan

pada bagian sebelumnya, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

(1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan

T rans ak s i

El ek t ro nik

dapat

menangani tindak pidana perjudian

melalui internet berdasarkan

ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan

Pasal 45 ayat (1) undang-undang

tersebut. Tindak pidana perjudian

melalui internet, dilakukan melalui

sistem

elektronik,

informasi

elektronik dan dokumen elektronik

yang dapat dijadikan sebagai alat

bukti sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang ITE, di samping itu alat bukti

elektronik di atas dianggap sebagai

perluaran alat bukti petunjuk

sebagaimana diatur dalam Pasal 184

KUHAP, karena disetarakan sebagai

alat bukti surat, sehingga pelaku

perjudian melalui internet dapat

dikenakan sanksi hukum pidana.

(2)

Pembuktian merupakan titik sentral

pemeriksaan perkara dalam sidang

pengadilan. Selain alat bukti, barang

bukti juga merupakan hal yang

sangat penting dalam proses

pembuktian pada suatu tindak

pidana tidak terkecuali tindak pidana

internet

gambling)

menegaskan bahwa Informasi

elektronik dan/atau dokumen

elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang

Website

E-mail

peserta judinya, serta sms

merupakan bagian dari informasi

el ek t r o nik ,

s e hi ng ga

da pat

dikategorikan sebagai salah satu alat

bukti yang sah secara hukum. Pasal 5

ayat (2) UU ITE juga menegaskan

bahwa Informasi elektronik dan/atau

Dokumen elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 di atas merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah

sesuai dengan hukum acara yang

berlaku di Indonesia, dalam hal ini

alat bukti petunjuk, berdasarkan

penafsiran hukum secara ekstensiff.

Ada beberapa kendala dalam

menemukan alat bukti tersebut,

karena adanya ketentuan Pasal 43

ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang

ITE, yang menyatakan bahwa

penggeledahan dan/atau penyitaan

sistem elektronik serta penangkapan

cyber crime

harus dilakukan atas izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat dalam

waktu satu kali dua puluh empat jam.

Ketentuan di atas merupakan suatu

hal yang sulit untuk diwujudkan,

k arena

tidak

dimungk inkan

mendapatkan surat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat untuk

melakukan hal termaksud dalam

waktu yang sangat singkat itu. Oleh

karena itu ketentuan di atas menjadi

salah satu kendala dalam menangani

kasus perjudian melalui internet ini.

SARAN

Ada beberapa saran yang disampaikan

Penulis yakni sebagai berikut :

(1)

Ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan (6)

Undang-Undang

ITE

yang

menyatakan bahwa penggeledahan

dan/atau

penyitaan

sistem

elektronik serta penangkapan dan

cyber crime

dilakukan atas izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat dalam

waktu satu kali dua puluh empat

jam, harus diubah, karena pada

kenyataannya sulit untuk dipenuhi.

(2)

Para penegak hukum diharapkan

konsisten

dalam

memberantas

cyber

crime)

undangan yang berlaku agar dapat

mewujudkan kepastian hukum serta

rasa

keadilan

bagi

seluruh

masyarakat Indonesia atas akibat

Hetty Hassanah