< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 3 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

233

H a l a m a n

menjadi tidak berlaku dan diganti dengan

Pasal 303 bis KUHP. Namun demikian

penegakan

hukum

mengenai

tindak

perjudian tersebut sulit dilakukan, karena

perbuatan termaksud dapat dilakukan

setiap saat oleh siapapun dan dimanapun

yang seringkali tidak dapat terawasi oleh

para penegak hukum. Adanya tindak

pidana perjudian ini, menggambarkan

keterpurukan masyarakat baik secara

ekonomis maupun moral. Perkembangan

teknologi informasi dengan adanya internet,

menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam

perjudian yakni perjudian melalui internet

internet gambling

perjudian melalui internet ini, menyebabkan

pemberantasan perjudian semakin sulit

untuk dilakukan, karena perbuatan tersebut

dapat dilakukan dengan pihak manapun,

tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat

dilakukan dimanapun.

Ketika

berhadapan

dengan

internet

gambling

yang akan muncul, terutama menyangkut

barang bukti, jika pada perjudian biasa alat

yang akan dipakai untuk berjudi seperti

dadu atau kartu serta uang yang dipakai

untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai

sebagai barang bukti, sedangkan dalam

internet gambling

seperti permainan komputer biasa. Pada

perjudian yang dilakukan melalui internet

taruhan dibayar bukan dari tangan ke

tangan, tapi ditransfer langsung dengan

account

internet Casinos

Incinternet gambling

pada 18 Agustus 1995 yang meliputi 18

permainan casino yang berbeda, ICI telah

melayani lebih dari 40.000 pendaftar dan

mencatat lebih dari 7 juta kunjungan (yaitu

situs di internet secara sengaja maupun

tidak sengaja) per bulan

2

. Selanjutnya

internet gambling

industri yang berkembang dalam dunia

cyberspace).

Saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut

Undang-Undang ITE) yang di dalamnya

mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan

cyberspace)

termasuk pelanggaran hukum yang terjadi.

Sebelum ada Undang-Undang ITE, tindak

pidana perjudian telah diatur dalam KUHP,

dalam hal ini termuat pada Pasal 303

(KUHP) dan Pasal 303 bis KUHP. Menurut

Pasal 303 KUHP, yang dihukum adalah

pihak yang mengadakan atau memberi

kesempatan bermain judi sebagai mata

pencaharian, pihak yang sengaja memberi

kesempatan bermain judi kepada umum

serta turut bermain judi sebagai mata

pencaharian. Sementara itu, Pasal 303 bis

KUHP diterapkan pada orang yang

mempergunakan

kesempatan

untuk

bermain judi sebagaimana diatur dalam

Pasal 303 KUHP di atas. Tindak pidana yang

diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis

KUHP di atas hanya meminta aparat untuk

membuktikan bahwa telah terjadi perjudian

dan

orang

yang

ditangkap

adalah

bandarnya, atau setidaknya terlibat dalam

suatu praktik perjudian.

Dengan demikian, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum

positif yang mengatur mengenai tindak-

tindak

pidana

di

Indonesia

telah

mengakomodasi

aturan

mengenai

perjudian, yaitu di dalam Pasal 303 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada perkembangannya, muncul berbagai

cyber

crime

sanksi berdasarkan undang-undang yang

ada, yang mana hal ini menuntut

pemerintah untuk segera menyusun produk

hukum yang dapat diterapkan pada

kejahatan yang terjadi di dunia maya

cybercrime

perjudian

melalui

internet

internet

gambling)

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-

Undang ITE).

Hetty Hassanah

2.

“Gambling on the internet”. http://jcmc

Indiana.edu/vol 2/issue 2/janower.html

ses pada tanggal 20 November 2008, pukul

20.00 WIB