< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 5 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

235

H a l a m a n

on line).

Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak

internet

gambling

pembuktian karena dalam KUHP tidak

diatur

adanya

unsur-unsur

yang

mengandung

teknologi

informasi,

sementara pada kasus perjudian melalui

internet

internet

gambling)

semua

dilakukan

melalui

media

internet.

Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal

27 ayat (2 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang ITE terhadap kasus di atas,

disebabkan adanya prosedur penyidikan

dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang ITE

yang sulit untuk dilaksanakan, yaitu adanya

ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam

melakukan penangkapan dan penahanan,

melalui

penuntut

umum

meminta

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

setempat dalam waktu satu kali dua puluh

empat jam, dan hal tersebut tidak mungkin

dilakukan, sehingga Polisi sebagai Penyidik

terpaksa menerapkan ketentuan Pasal 303

KUHP untuk menangani kasus perjudian

melalui

internet

internet

gambling)

termaksud.

KETENTUAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA

INTERNET

GAMBLING)

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Penanganan setiap kasus pidana tidak

terlepas dari proses pembuktian yang dapat

menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim

dalam memutuskan sebuah perkara.

Berbicara mengenai pembuktian meliputi

juga alat-alat bukti dan barang bukti yang

dianggap sah menurut hukum acara pidana

yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

membuktikan berarti meyakinkan hakim

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

dikemukakan dalam suatu persengketaan,

dan pembuktian hanya diperlukan pada

proses persidangan di pengadilan saja.

Sementara itu membuktikan menurut arti

yuridis berarti memberi dasar yang cukup

kepada hakim dalam memeriksa suatu

perkara, untuk mendapatkan keyakinan

bagi hakim tentang kebenaran peristiwa

dalam suatu perkara.

Pembuktian merupakan titik sentral

pemeriksaan perkara dalam sidang

pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan

pedoman tentang cara-cara yang

dibenarkan undang-undang untuk

membuktikan kesalahan yang didakwakan

kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti

yang dibenarkan undang-undang untuk

selanjutnya dipergunakan hakim dalam

membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh

karena itu, hakim tidak dapat

mempergunakan alat bukti yang

bertentangan dengan undang-undang,

karena kebenaran atas suatu putusan harus

teruji dengan alat bukti yang sah secara

hukum serta memiliki kekuatan pembuktian

yang melekat pada setiap alat bukti yang

ditemukan. Selain alat bukti, barang bukti

juga merupakan hal yang sangat penting

dalam proses pembuktian pada suatu

tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana

internet

gambling)

diperoleh melalui penggeledahan dan

penyitaan yang dapat dilakukan oleh

Penyidik. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3)

Undang-Undang ITE, ditegaskan bahwa

penggeledahan dan/atau penyitaan sistem

elektronik serta penangkapan dan

cyber crime

dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat dalam waktu satu kali dua

puluh empat jam. Ketentuan di atas

merupakan suatu hal yang sulit untuk

diwujudkan, karena tidak dimungkinkan

mendapatkan surat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat untuk

melakukan hal termaksud dalam waktu

yang sangat singkat itu. Selain itu, sampai

saat ini belum ada Peraturan Pemerintah

atas Undang-Undang ITE, termasuk

mengenai pelaksanaan penggeladahan,

penyitaan, penangkapan serta penahanan

tersangka kasus perjudian melalui internet

ini.

internet

gambling)

harus

dapat

dibuktikan

Hetty Hassanah