< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 7 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.8, No. 2

237

H a l a m a n

keterangan ahli di bidang teknologi

informasi.

Tujuan pembuktian dalam proses

persidangan pada kasus perjudian melalui

internet bagi jaksa penuntut umum

merupakan suatu usaha meyakinkan hakim

melalui alat-alat bukti yang ada, agar

terdakwa dalam hal ini penyelenggara dan

pelaku perjudian melalui internet, dapat

dinyatakan bersalah sesuai dakwaan jaksa

tersebut. Sementara itu, pembuktian dalam

proses persidangan pada kasus perjudian

melalui internet bagi hakim merupakan

dasar untuk memberikan pertimbangan

hukum dalam memutus suatu perkara

(dalam hal ini perkara pidana), sedangkan

bagi terdakwa sendiri merupakan usaha

untuk menyakinkan hakim melalui alat-alat

bukti yang ada agar terdakwa itu dapat

dibebaskan dari hukuman atau dilepaskan

dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya

dapat memperoleh keringanan apabila

terbukti bersalah dan dijatuhi putusan.

Dengan demikian, pembuktian terbukti

sangat penting dalam menentukan putusan

hakim termasuk pada kasus perjudian

internet gambling)

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI

INTERNET

INTERNET

GAMBLING)

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11

TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi telah melahirkan berbagai

dampak, baik dampak positif maupun

dampak negatif, karena di satu sisi

memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

manusia, namun di sisi lain menjadi sarana

efektif perbuatan melanggar hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi juga

telah mengubah perilaku dan pola hidup

mas yarakat s ecara glob al, dan

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas

borderless)

di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi

berdampak pada revolusi bentuk kejahatan

yang konvensional menjadi lebih modern.

Jenis kegiatannya mungkin sama, namun

dengan media yang berbeda yaitu dalam hal

ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit

diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang

seringkali berhubungan dengan internet

antara lain perjudian yang dilakukan melalui

internet gambling)

menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi

juga sebagai kejahatan yang dapat

dilakukan melalui kecanggihan teknologi

informasi dan komunikasi dalam hal ini

melalui penyalahgunaan media internet.

Pada mulanya semua kejahatan yang terjadi

harus dapat diakomodasi dengan peraturan

perundang-undangan yang ada, dalam hal

ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

peraturan lainnya di bidang hukum pidana,

walaupun kejahatan yang dilakukan melalui

media internet tidak diatur dalam peraturan-

peraturan di atas. Pada praktiknya

terhadap

kejahatan

melalui

internet

diberlakukan peraturan yang mengatur

kejahatan konvensional dan hakim dituntut

dapat melakukan penemuan hukum sendiri

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Pokok-Pokok

Kekuasaan

Kehakiman,

terkadang hakim pun mengusahakan

pemecahannya melalui yurisprudensi, yang

merupakan suatu keharusan. Namun

demikian, kenyataan yang terjadi, lebih

mengarah pada pembentukan hukum baru

dengan asumsi KUHP tidak akan mampu

mengatur kejahatan di atas, sehingga

menimbulkan kesulitan bagi para penegak

hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat)

untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah

satu kejahatan yang sering terjadi dan

meresahkan masyarakat adalah tindak

pidana perjudian. Tindak pidana tersebut

muncul karena keadaan masyarakat yang

tidak stabil baik dari segi religi, ekonomi,

moral maupun kesadaran hukumnya.

Pada mulanya tindak pidana perjudian

diatur dalam

Pasal 303 KUHP yang

menyatakan hal sebagai berikut :

Hetty Hassanah