< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 2 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 1

62

H a l a m a n

b a hw a

m e r e k a

mam p u

un t u k

mempengaruhi nasib mereka sendiri,

mereka semakin menuntut untuk ambil

bagian dalam kekuasaan politik.

Kedua,

Perubahan-perubahan

Struktur Kelas sosial. Munculnya kelas

pekerja baru dan kelas menengah secara

luas. Memberi penekanan pada peluang

mengenai

siapa

yang

berhak

berpartisipasi

dalam

pembuatan

keputusan

politik

yang

memberi

perubahan pada pola partisipasi politik.

Ketiga,

Pengaruh

kaum

intelektual

dan

komunikasi

massa

modern. Kaum intelektual seperti sarjana,

filsuf, pengarang dan wartawan seringkali

mengemukakan

gagasan-gagasan

mengenai

egalitarianisme

dan

nasionalisme

kepada

masyarakat.

Kenyataan seperti ini pada akhirnya akan

memberikan semangat bagi tuntutan akan

partisipasi massa yang meluas dalam

proses pembuatan keputusan politik.

Komunikasi dan transportasi modern

mempercepat bagi transfer gagagsan

tersebut kepada masyarakat. Melalui

kaum intelektual dan komunikasi massa

modern, gagasan tentang demokratisasi

partisipasi menyebar ke berbagai belahan

ndunia termasuk negara-negara baru,

negara dunia ketiga.

Keempat,

kelompok pemimpin politik. Munculnya

konflik dan kompetisi politik di tataran elit

memungkinkan mereka untuk mencari

dukungan kepada massa rakyat. Aktifitas

mencari dukungan seperti ini pada

gilirannya

memunculkan

gerakan

persamaan hak. Dengan kata lain aktifitas

mencari dukungan yang dilakukan oleh

elit

telah

memaksa

rakyat

untuk

memperjuangkan hak pilihnya.

Kelima,

yang meluas dalam urusan sosial,

ekonomi dan kebudayaan. Perluasan

bidang

kegiatan

pemerintahan

memunculkan konsekuensi bagi tindakan-

tindakan pemerintah yang menjadi kian

menyentuh

aktifitas

masyarakat

keseharian.

Hal

ini

merangsang

munculnya

tuntutan-tuntutan

yang

terorganisir akan kesempatan untuk ikut

serta dalam pembuatan keputusan politik.

Ditinjau dari aspek kesejarahan,

Revolusi Perancis, paling tidak bisa

mewakili ketika kita berbicara mengenai

partisipasi politik. Pada masa ini muncul

tuntutan akan kesamaan (egalite). Egalite

bagi

revolusi

Perancis

merupakan

kemajuan yang sangat berarti bagi

partisipasi di Perancis, yaitu dengan

munculnya kelas-kelas baru di masyarakat

Perancis selama abad 18. Setelah itu

partisipasi politik meluas hampir di

seluruh Eropa, ketika partai politik mulai

muncul dan berkembang. Asumsinya

adalah

bahwa

industrialisasi

menyebabkan

muncul

dan

berkembangnya kelompok-kelompok yang

sadar

akan

kemampuannya

dalam

melihat

kebutuhan

dan

kesadaran

mereka.

2

Partisipasi Politik: Pengertian, Bentuk dan

Tipologi

Miriam

Budiardjo

dalam

tulisannya mengenai partisipasi dan partai

politik mendefinisikan partisipasi politik

secara umum sebagai kegiatan seseorang

atau sekelompok orang untuk ikut serta

secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu

dengan jalan memilih pimpinan negara

dan, secara langsung atau tidak langsung,

mempengaruhi kebijakan

pemerintah

public policy

3

Pertanyaannya adalah,

kegiatan

seperti

apakah

yang

dikategorikan sebagai partisipasi politik?

Hal ini menyangkut konseptualisasi

mengenai

partisipasi

politik.

Konseptualisasi

merupakan

upaya

menyusun rambu-rambu sebagai criteria

untuk menentukan apakah suatu fakta

termasuk atau tidak termasuk ke dalam

Andrias Darmayadi, M.Si

—————————-

2

Politi-

cal Development

Pembangunan Politik

halaman 19-22

3

Miriam Budiardjo (ed), Partisipasi dan Partai Politik,

Jakarta: PT. Gramedia, 1982, halaman 1