< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 5 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 1

65

H a l a m a n

dan yang otonom. Maksudnya, tingkat par-

tisipasi yang otonom yang umumnya terjadi

atau lebih tinggi di dalam sistem politik yang

demokratis dibandingkan dalam sistem

politik yang otoriter, di sisi lain ada juga par-

tisipasi politik yang otonom di sistem politik

yang diktator dan otoriter. Indonesia masa

pemerintahan Soeharto-bila disepakati se-

bagai rezim yang otoriter- ternyata juga ber-

hasil memunculkan gerakan-gerakan aktifis

yang benar-benar otonom untuk berbuat

demi bangsanya. Karenanya, dengan mem-

batasi perhatian hanya pada partisipasi

politik yang otonom, kita akan terjebak pada

kesimpulan yang keliri, bahwa partisipasi

politik merupakan fenomena yang hanya

terdapat dalam kehidupan politik yang de-

mokratis.

Ketiga

yang otonom dan partisipasi yang dimobi-

lisasikan, berkaitan dengan adanya hubun-

gan yang dinamis antara dua kategori terse-

but. Bahwa perilaku yang awalnya meru-

pakan partisipasi yang dimobilisasikan da-

pat

menjadi

terinternalisasi

menjadi

otonom. Aktifis partai yang pada awalnya

dimobilisasi untuk masuk dalam partai ter-

tentu, pada akhirnya –dengan proses inter-

nalisasi menjadi pembela partai yang

otonom (baca: partisan). Contoh yang paling

mutakhir untuk menjelaskan hal ini adalah

fenomena aktifis gerakan mahasiswa atau-

pun aktifis LSM yang tadinya dimobilisasi

untuk berkecimpung masuk dalam partai,

pada akhirnya menjadi seorang partisan

yang dengan gigih membela partainya sam-

pai titik darah yang penghabisan. Sebali-

knya partisipasi yang tadinya otonom, bisa

kemudian menjadi partisipasi yang dimobi-

lisasikan ketika terjadi manipulasi, propa-

ganda dan infiltrasi.

Keempat,

suatu kegiatan atau partisipasi yang otonom

atau termobilisasikan, adalah bahwa

keduanya memiliki konsekuensi penting

bagi sistem politik. Bahwa kedua jenis par-

tisipasi ini memberikan peluang bagi

pemimpin dan kekangan sekaligus. Bahwa

pemimpin dapat berbuat apa saja terhadap

pengikutnya ketika pengikutnya tersebut

berpartisipasi termobilisasi, sebaliknya

akan sulit bagi seorang pemimpin untuk

menggerakkan massanya ketika pengikut-

nya tersebut memiliki partisipasi yang

otonom. Kecenderungan saat ini menjadi

contoh sederhana untuk alasan ini.

Berlatarbelakang alasan inilah Huntington

dan Nelson dari penelitiannya memberikan

landasan teoritis bahwa partisipasi politik

dapat berakar dalam landasan golongan

ataupun kelas kolektif yang berbeda.

Karenanya, sangat mungkin menganalisis

partisipasi politik dari sisi tipe organisasi

kolektif penyelenggara partisipasi. Tipe

pertama

kelas: perorangan dengan status sosial

dan tingkat pendapatan yang sama tingka-

Kedua

berisi perorangan yang serupa dari sisi ras,

Ketiga

kungan, perorangan yang secara geografis

serupa atau bertempat tinggal berdekatan

Keempat

gan yang diidentifikasikan danm men-

gidentifikasikan diri dalam organisasi

ke-

lima

gan dalam satu faksi, yang muncul sebagai

akibat dari interaksi dan intensitas yang

dimanifestasikan dalam proses pengaruh

mempengaruhi satu sama lain. Manifes-

tasi dari seseorang yang berpartisipasi

sering diartikan ketika seseorang tersebut

aliran darah

sebuah partai politik paling tidak ketika

memilih dalam pemilu. Hal ini sedikit ban-

yak dapat dibenarkan oleh banyak sarjana

ilmu politik, karena partai politik identik

dan khas bagi partisipasi politik. Mereka

beranggapan bahwa partai politik dapat

dijadikan sebagai mesin politik bagi partisi-

pasi politik terlepas apakah partisipasi

politik yang muncul adalah partisipasi

politik yang otonom maupun partisipasi

yang dimobilisasikan. Huntington dengan

Political Order in

Changing Societies

10

dapat dimasukkan

dalam kelompok sarjana ini, juga Joan M.

Nelson, Gabriel A. Almond, Sydney Verba,