Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 1 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

163

H a l a m a n

EVALUASI PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH

TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3)

PROFIRIO FERNANDES XAVIER, LIA WARLINA dan TEGUH WIDODO

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM

Citra Jalan Ir.H. Juanda (kawasan Dago) semakin menurun akibat bertambahnya

aktivitas liar, diantaranya adalah keberadaan pedagang kaki lima, pengamen &

pengemis, sampah dan coretan dinding atau tempelan kertas/poster. Untuk

mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan dan

memberlakukan peraturan daerah yang bertujuan untuk melakukan penataan

dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan K3

agar menjadi lebih teratur. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengevaluasikan pelaksanaan perda tentang ketertiban, kebersihan dan

keindahan.

Pengumpulan data di lakukan melalui metode survei dan pengamatan

(observasi langsung). Responden dalam studi ini adalah instansi pemerintahan

terkait dan masyarakat yang beraktivitas di Jl. Ir. H. Djuanda. Hasil identifikasi

menunjukan terhadap aturan K3 yang belum lengkap seperti melarang PKL

berjualan tetapi tidak memberikan tempat berjualan bagi PKL yang di tertibkan.

Aturan denda di kawasan tanpa merokok juga hanya diberikan kepada perokok

dan tidak ada denda bagi penanggungjawab tempat umum. Kebijakan

pendukung yang ada memiliki substansi hukum yang dapat menyelesaikan

masalah K3 namun fakta di lapangan menunjukan kondisi yang berbeda.

Sedangkan jumlah tempat sampah dan fasilitas penyeberangan yang tersedia di

jalan Ir. H. Djuanda juga belum memadai, karena tidak sesuai dengan standar

yang ada.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perda K3 di jalan Ir. H.

Djuanda belum efektif, pelanggaraan masih terus terjadi secara bebas.

Pelaksanaan perda K3 tidak diimbangi dengan penataan aspek pendukung lain

seperti kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan K3, belum cukup

aparat pelaksana dalam melakukan pemantauan secara intensif dan belum

memadainya infrastruktur pendukung. Berdasarkan pada hasil evaluasi

tersebut maka pemerintah diharapkan melakukan penataan kebijakan

pendukung berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Selain itu juga

melakukan penegakkan kebijakan terkait secara konsisten agar dapat

menyelesaikan permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang timbulnya

pelanggaran dan melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai.

bidang

TEKNIK