< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 13 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

175

H a l a m a n

pengemis yang tidak jelas akan

membuat mereka kembali lagi

beraktivitas. Sedangkan untuk

kebijakan pendukung penanganan

masalah kesejahteraan Kota Bandung

belum didukung oleh implementasi

Perda yang konsisten. Gelandangan,

pengemis dan pengamen merupakan

tanggung jawab pemerintah untuk

ditampung di Panti Sosial dan memberi

perhatian. Kondisi di lapangan

menunjukan bahwa kebijakan

pendukung yang dapat menyelesaikan

masalah juga tidak efektif sehingga

aturan K3 yang hanya melarang tidak

akan efektif.

b. Evaluasi pelaksanaan ketentuan

kebersihan

Dalam aturan tentang kawasan bebas

merokok terlihat bahwa sanksi

pembebanan abiaya hanya diberikan

kepada perokok yang melangar aturan.

Sedangkan penanggung jawab hanya

diwajibkan untuk menyediakan tempat

merokok tetapi tidak memberikan

denda berupa denda. Aturan ini

menunjukkan ketidakseimbangan

hukum. Padahal dibeberapa negara

maju dan beberapa kota di Indonesia

pembebanan biaya diberikan kepada

perokok dan pemilik tempat umum

sehingga dapat memberikan efek jera.

Selain itu juga aturan peran penanggun

jawab tempat umum belum secara

lengkap diatur. Aturan ini diperlakukan

karena penanggungjawab tempat

umum merupakan aparat yang paling

berperang dalam penegakkan.

a

bAturan tentang buang sampah

sembarangan belum diatur tentang

aparat yang berhak melakukan

teguran. Karena tukang sapu dapat

diberikan

kewenangan

untuk

melakukan

pemantauan

atau

memberikan sanksi sehubungan

dengan terbatasnya jumlah personil

Satpol PP untuk melakukan

pemantauan secara insentif.

c. Evaluasi pelaksanaan ketentuan

keindahan

Aturan tentang tempelan sembarangan

kertas belum didukung oleh kebijakan

pendukung yang mengatur tentang

tempat penetapan jenis reklame

selebaran dan brosur. Jenis reklame ini

juga memiliki ijin dari pemerintah

sehingga perlu penetapan tempat yang

memadai.

Evaluasi pelaksanaan Perda K3 dari

perspektif masyarakat

a. Kondisi ketertiban, kebersihan dan

keindahan jalan Ir. H. Djuanda

Kondisi ketertiban, kebersihan dan

keindahan terlihat masih terggangu

pasca pemberlakuan Perda K3. Titik-

titik yang diidentifikasi seperti

perempatan simpang Dago. Titik ini

terdapat kegiatan liar seperti

pengamen, pengemis dan pasar

tumpah yang menggangu K3. ini

karena intensitas kegiatan kawasan

sekitar cukup tinggi karena merupakan

jalan yang diakses menuju pusat-pusat

kegiatan seperti pasar Simpong, Dago

Butik, kegiatan pendidikan di UNIKOM,

ITHB dan pusat perdagangan lain yang

sedang berkembang pesat di sekitar

jalan Dipatiukur. Selain itu juga ada

k e gi at a n

l ia r

y a ng

t e r li h at

diperempatan planet Dago juga

menggangu aktivitas masyarakat

karena jalan ini dilalui untuk menuju

pusat-pusat pembelajaan yang

berskala besar seperti BIP, BEC,

Gramedia dan lain sebagainya.

aSelain itu, berdasarkan karakteristik

lokasi, keberadaan gelandangan,

pengamen dan coretan serta tempelan

kertas sangat menggangu di jembatan

layang sangat menggangu nilai estetika

kota, karena jembatan layang Pasupati

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo