< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 2 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

164

H a l a m a n

Kota pada hakikatnya adalah suatu

tempat yang akan berkembang terus

menerus sesuai dengan perkembangan

zaman dan potensi yang dimilikinya.

Dalam perkembangannya, segala aspek

akan ikut tumbuh dan berkembang serta

memunculkan permasalahan yang

kompleks pula. Perkembangan dan

perubahan suatu kota terjadi pada kondisi

fisik, ekonomi, sosial dan politik. Dalam

perubahan dan perkembangan kota, para

p e r e n c a n a

k o t a

d i h a r a p k a n

mempertahankan atau memelihara

sesuatu yang baik tentang kota dan

berupaya merencanakan pertumbuhan

dan perubahannya (Catanese & Snider,

1988).

Seperti halnya dengan kota-kota lain, Kota

Bandung memiliki sesuatu yang baik dan

perlu dipertahankan atau dipelihara. Hal

ini ditunjukkan dengan bangunan

bersejarah dan elemen pembentuk

estetika yang sebenarnya dapat

dimanfaatkan untuk menciptakan

keindahan dan kenyamanan bagi

masyarakat. Pada awalnya Kota Bandung

memiliki konsep dasar sebagai kota

(Garden City)

dipertahankan karena konsep ini akan

memberikan citra dan identitas Kota

Bandung. Selain mempertahankan

identitasnya, dalam perkembangan dan

perubahannya Kota Bandung memiliki

permasalahan yang cukup kompleks.

Perubahan terjadi pada aspek fisik,

ekonomi, sosial dan politik seperti kota

yang semaking kumuh, aktivitas yang

semaking tidak tertib, dan kriminalitas

yang semaking tinggi. Hal ini akan

menghambat perkembangan kota dan

impian masyarakat Kota Bandung untuk

hidup sejahtera era globalisasi.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah memberikan

kewenangan kepada daerah untuk

melakukan pengaturan terhadap daerah

masing-masing. Sebagai wujud dari

pengaturan terhadap daerah, terlihat

setiap pemerintah daerah kabupaten

maupun kota di seluruh Indonesia seakan

terlihat berlomba untuk melakukan

pengaturan terhadap kegiatan liar yang

dinilai mengganggu aktivitas masyarakat

umum dalam kota. Hal ini terlihat hampir

setiap kota maupun kabupaten

mengeluarkan peraturan daerah dalam

rangka mengatasi masalah ketertiban,

kebersihan dan keindahan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan

pemerintah Kota Bandung yang

dikeluarkan adalah Peraturan Daerah

tentang penyelenggaraan ketertiban,

kebersihan dan keindahan (K3). Dalam

implementasinya, belum sepenuhnya

diberlakukan di seluruh wilayah

administratif Kota Bandung. Hal ini

didasari bahwa masih terbatasi

infrastruktur penunjang, keterbatasan

aparat, kurangnya kesadaran masyarakat

dan keterbatasan lainnya yang berkaitan

dengan penyelenggaraan K3.

Sehubungan dengan keterbatasan yang

ada maka pemerintah menunjuk kawasan

prioritas sebagai titik percontohan

pemberlakuan K3 karena dinilai sudah

cukup siap dari aspek infrastruktur.

Kawasan yang dijadikan sebagai salah

satu dari beberapa titik percontohan

dalam pemberlakuan perda tentang K3

di Kota Bandung adalah jalan Ir. H.

Djuanda yang lebih populer dengan

kawasan Dago. Kawasan Dago

mempunyai ciri khas sebagai kawasan elit

pada zaman kolonial Belanda, dan

perubahan fungsi lahan terjadi pada masa

sekarang yaitu sebagai kawasan

p e r d a g a n g a n

d a n

j a s a

y a n g

mengakibatkan tumbuhnya pusat-pusat

kegiatan informal. Kawasan ini

membeikan kontribusi terhadap ciri khas

Kota Bandung sebagai Kota Kembang

karena masih memiliki ruang publik

berupa ruang terbuka hijau pedestrian

yang masih bagus, lahan parkir yang

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo