< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 3 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

165

H a l a m a n

cukup, dan mempunyai kondisi trotoar

yang cukup bagus (Hasil Survei, 2007).

Oleh karena itu Perda K3 berfungsi

sebagai landasan hukum bagi pemerintah

untuk menciptakan ketertiban bagi

masyarakat dan untuk mempertahankan

kondisi Kota Bandung yang tertib, bersih

dan indah. Kondisi ini tentunya harus

dipertahankan karena pada dasarnya

sudah dianggap langka di Kota Bandung

yang terancam punah dan tidak akan ada

lagi karena pada umumnya ruang-ruang

publik yang ada semaking lama akan

mengalami alih fungsi sesuai dengan

dinamika masyarakat.

Permasalahan yang berkaitan dengan

ketertiban, kebersihan dan keindahan

yang terjadi atau terdapat dikawasan

Dago dianggap sebagai kegiatan liar

karena penggunaan ruang tidak sesuai

dengan peruntukannya sehingga

mengganggu kepentingan umum. Seperti

kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang

mengunakan trotoar dan jalan atau badan

jalan sebagai tempat berdagang,

gelandangan, pengemis dan pengamen

yang mengunakan ruang terbuka hijau

(RTH) sebagai tempat tinggal sementara,

pemasangan reklame yang sembarangan,

perilaku buang sampah sembarangan dan

perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Kegiatan-kegiatan liar yang ada cenderung

bebas

terjadi

walaupun

sudah

diberlakukan perda tentang K3.

Permasalahan ini tentunya harus diatasi

karena Jalan Ir. H. Djuanda (kawasan

Dago), merupakan pintu masuk menuju

pusat kota Bandung dan sebagai kawasan

perdagangan dan jasa yang sering

dikunjungi oleh wisatawan domestik

bahkan manca negara sehingga

ketertiban, kebersihan dan keindahan

perlu dijaga. Pemberlakuan perda K3

bertujuan untuk menciptakan lingkungan

yang memiliki aktivitas masyarakat yang

rapih, bersih dan berwajah indah untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi Kota

Bandung yang bersaing bukan hanya

secara nasional melainkan secara global.

Perumusan Masalah

Jalan Ir. H. Djuanda memiliki

permasalahan ketertiban, kebersihan dan

keindahan (K3), seperti wajah kota yang

semakin tidak teratur, kemacetan, adanya

sampah, polusi dan masalah lain yang

berkaitan dengan K3. Pada dasarnya

untuk mengatasi permasalahan tersebut,

pemerintah Kota Bandung telah

memberlakukan Peraturan Daerah No. 11

Tahun 2005 tentang penyelenggaraan

ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Perda K3 belum secara penuh

diberlakukan diseluruh wilayah Kota

Bandung. Beberapa kawasan dijadikan

sebagai titik percontohan dianggap oleh

pemerintah sebagai kawasan yang telah

siap berdasarkan infrastruktur dan sarana

dan prasarana yang ada. Namun pada

kenyataannya masih terdapat kegiatan

dan perilaku masyarakat yang melanggar

aturan K3. Oleh karena itu dalam

pelaksanaan bukan hanya aspek

infrastruktur yang menjadi tolak ukur

pemberlakuan perda K3 tetapi seluruh

komponen pendukung harus ditata secara

baik agar dapat berjalan efektif. Hal ini

menjadi permasalahan yang perlu dikaji

untuk mengetahui kendala dalam

pelaksanaan Perda K3, karena

pemberlakuan sejak Tahun 2005 belum

menunjukkan hasil yang optimal dan

masih terjadi pelanggaraan diluar kendali

aparat. Oleh karena itu berikut adalah

beberapa rumusan masalah yang hendak

dijawab dalam melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan Perda K3.

B a g a i m a n a

a s p e k

p e n u n j a n g

penyelengaraan ketertiban, kebersihan

dan keindahan dari faktor kebijakan,

m a s y a r ak at ,

k e l em b a g a a n

d a n

infrastruktur?

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dalam penulisan studi ini adalah

untuk mengevaluasi pelaksanaan

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo