< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 5 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

167

H a l a m a n

kota yang semakin tidak tertib, tidak

bersih atau kotor dan semakin tidak

teratur. Hal ini menuntut pemerintah kota

mengeluarkan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan kebersihan, ketertiban

dan keindahan. Pemerintah Kota

Bandung, memberlakukan Perda K3 untuk

mengatasi serta mengantisipasi berbagai

masalah perkotaan yang terjadi pada

masa sekarang dan juga masa yang akan

datang. Perda K3 diberlakukan sejak

Tahun 2005 dan baru di beberapa titik

prioritas termasuk Jalan Ir. H. Djuanda.

Pada dasarnya untuk mewujudkan Kota

Bandung yang tertib, bersih dan indah

atau Kota Bandung Ber K3 tidak hanya

mengharapkan upaya dari pemerintah

saja, tetapi juga memerlukan peran serta

masyarakat. Dari perspektif pemerintah,

aspek yang menjadi indikator dalam

pelaksanaan Perda ketertiban, kebersihan

dan keindahan adalah kesiapan

kebijakan, baik Perda K3 dan juga Perda

lain yang bersifat mendukung. Dalam

melakukan sosialisasi dan pemantauan di

lapangan, tentu perlu aparat yang cukup

dalam pelaksanaan. Selain itu juga aspek

infrastruktur juga sangat penting untuk

dapat memudahkan masyarakat dalam

melakukan aktivitas sesuai dengan

peruntukannya. Peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan Perda K3

diperlukan kesadaran setiap individu

untuk berperilaku baik dalam segala

aktivitasnya. Oleh karena itu, evaluasi

pelaksanaan Perda K3 dilakukan

berdasarkan identifikasi aspek pendukung

tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk

dapat mengetahui kekurangan dan

kelemahan dalam pelaksanaan Perda K3.

Hal ini diperlukan karena efektifitas Perda

akan ditentukan dari tingkat kesiapan

aspek pendukung. Untuk lebih jelas

kerangka pemikiran dapat dilihat dalam

Gambar 1.

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis

Data

Langkah- langkah pengerjaan dalam studi

ini antara lain:

1. Langkah

awal

ad alah

studi

kepustakaan guna

memahami

kebijakan pemerintah Kota Bandung

tentang K3 dan menentukan variabel

serta tolak ukur yang digunakan dalam

p e n y u s u n a n

k u e s i o n e r

y a n g

disebarkan kepada masyarakat di

kawasan Jalan Ir. H. Djuanda.

2. Survey sekunder dilakukan untuk

mendapatkan data tentang gambaran

umum wilayah studi.

3. Wawancara kepada pemerintah

Kecamatan dalam hal ini Kecamatan

Coblong dan Kecamatan Bandung

Wetan. Wawancara ini dilakukan untuk

mendapatkan keterangan mengenai

proses sosialisasi K3. Selanjutnya

untuk dapat mengetahui keterangan

mengenai partisipasi kecamatan dalam

penyelenggaraan Perda k3.

4. Pengamatan langsung atau observasi

langsung yaitu teknik pengumpulan

data dengan mengunakan mata tanpa

ada pertolongan alat standar lain untuk

keperluan tersebut di obyek penelitian

(Nazir, 1988). Pengamatan langsung ke

lapangan dilakukan untuk mengetahui

kondisi eksisting Jl. Ir. H. Djuanda,

mengetahui fasilitas umum yang

terdapat pada lokasi, sebagaimana

keberadaan fasilitas umum tersebut

b e r f u n g s i

u n t u k

m e n d u k u n g

penyelenggaraan Perda K3 dan

mengenali lebih dalam mengenai

perubahan yang terjadi setelah

pemberlakuan Perda K3.

5. Penelitian dilakukan dengan metode

contoh survei untuk mengumpulkan

data primer dengan mengunakan

instrumen utama penelitan, yaitu

kuesioner, Survei primer ini dilakukan

untuk mengetahui persepsi dan

perilaku masyarakat yang beraktivitas

di jalan Ir. H. Djuanda seiring dengan

pemberlakuan

perda

tentang

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo