< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 8 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

170

H a l a m a n

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo

Item

Aspek Kelembagaan

Aspek

Infrastruktur

Perilaku

Aparat Penegak

Aparat Penanggung

Jawab

Tertib

pedagang kaki

lima (PKL)

Perilaku

masyarakat

yang melangar

aturan yaitu

berjualan di

atas trotoar

atau badan

jalan adalah

shedang

Satpol PP sudah

melakukan penertiban

ditujuh titik namun masih

ada PKL

Di jalan Djuanda

Pemerintah Kecamatan

sudah melakukan

sosialisasi penyuluhan

tetapi masih ada

pelanggaran

Kelemahan dalam

pemantauan juga

teridentifikasi bahwa

belum ada aturan

pendukung petunjuk

pelaksanaan dan

petunjuk teknis

Serta kurangnya personil

untuk dapat memantau

beberapa lokasi secara

bersamaan.

Tertib

menyeberang

jalan

Perilaku

menyeberang

jalan

sembarangan

yang tinggi

menunjukkan

kurangnya

kesadaran

masyarakat.

Satpol PP sudah

melakukan penertiban di

titik percontohan namun

masih belum efektif

karena kurangnya

pengawasan yang tepat

karena perilaku

menyeberang jalan

terbukti diluar kendali

aparat

Pengawasan yang

dilakukan juga belum

didukung aturan

pendukung berupa

petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis di

lapangan.

Sarana

penyeberangan

yang tersedia

belum

memadai

karena tidak

sesuai dengan

standar yang

ada.

Tertib

gelandangan,

pengemis dan

pengamen

Satpol PP sudah

melakukan penertiban

namun masih tetap ada

karena kurangnya

pangawasan.

Pemerintah kecamatan

juga ikut melakukan

sosialisasi dan

penyuluhan langsung di

lapangan tapi kegiatan

liar masih tetap

beraktivitas karena

kurangnya pengawasan

secara insentif.

Perda K3

mengatakan

menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan

tetapi instansi

penanggung jawab

(Dinas Sosial) belum

memiliki sarana Panti

Sosial, sedangkan

jumlah PMKS

semaking tinggi

termasuk

gelandangan,

pengemis dan

pengamen.

Tabel 3.

Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari aspek kelembagaan &infrastruktur