< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 2 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10 No. 1

124

H a l a m a n

masi akuntansi terjadi di instansi Ditjen

Pajak, yaitu adanya

masalah pada

penerapan teknologi informasi dimana

online

Perbendaharaan yang diterapkan pada MPN

(Modul Penerimaan Negara) belum mampu

rush hour

pada batas akhir pembayaran pajak

hardware

digunakan oleh Ditjen Pajak kualitasnya

belum sesuai dengan kebutuhan pengguna

(Agus Martowardojo, 2010). Selain itu

terdapat pula masalah pada komponen

jaringan telekomunikasi dalam Sistem

Informasi Akuntansi Ditjen Pajak yaitu

koneksi data KPP ke Kantor Pusat yang

e-regristation

provider

(Taufik, 2010). Akibat kondisi tersebut

maka KPP harus melakukan perekaman

data secara manual, dan berakibat pada

menumpuknya data wajib pajak yang tidak

database

Ditjen Pajak (Taufik, 2010).

Fenomena-fenomena pada sistem

informasi akuntansi DJP diatas tentunya

menimbulkan masalah, yaitu secara umum

informasi penerimaan pajak yang disajikan

gara) Ditjen Pajak menjadi kurang akurat

(Anwar Nasution, 2009). Selain itu adanya

keterbatasan akses informasi Ditjen Pajak

bagi BPK, juga membuat BPK terus men-

duga-duga berapakah sebenarnya potensi

penerimaan pajak Negara (Anwar Nasution,

2009). Anwar Nasution (2007) menyatakan

bahwa informasi yang tidak akurat, adalah

informasi sampah yang tidak ada manfaat-

nya bagi pengambilan keputusan. Ke-

mudian Anwar Nasution (2007) menjelas-

kan pula bahwa akuntabilitas dan trans-

paransi laporan keuangan sektor publik dan

dunia usaha Indonesia masih belum men-

galami banyak kemajuan, dikarenakan lam-

bannya perbaikan sistem hukum di Indone-

sia dan sistem informasi akuntansi na-

sional.

Terdapat interdependensi antara ke-

mampuan perusahaan untuk menerapkan

sistem informasi dan kemampuan untuk

mengimplementasikan strategi korporat

dan mencapai tujuan korporat (Laudon dan

Laudon, 2007:9). Lebih lanjut Lau-

don dan Laudon (2007:9) menegaskan

bahwa guna mencapai tujuan strategis kor-

porat yaitu keunggulan operasional; produk,

jasa dan model bisnis baru; pengambilan

keputusan yang semakin baik; keunggulan

kompetitif dan kelangsungan usaha, maka

perusahaan melakukan investasi besar

pada sistem informasinya. Investasi pada

sistem informasi guna mencapai tujuan

strategis juga diupayakan oleh Dirjen Pajak,

Mochamad Tjiptardjo (2010) mengungkap-

kan bahwa Kemenkeu dan Kemenkominfo

telah menandatangani kesepakatan inte-

grasi data nomor pokok wajib pajak (NPWP)

e-

pengadaan pemerintah (SePP) dengan biaya

mencapai Rp.17,2 triliun. Investasi besar ini

merupakan langkah awal pengembangan

interoperabilitas

penyediaan data yang valid sekaligus infor-

masi yang akurat, sehingga setiap unit or-

ganisasi dapat saling melakukan verifikasi

sesuai kebutuhan.

Kesepakatan integrasi data antara

SIDJP dan SePP tersebut diatas bertujuan

(cost),

dengan pendapat Hall (2004:13) yang men-

yatakan bahwa rangkaian data atau infor-

masi dari dua sistem informasi unit or-

ganisasi yang berbeda harus dapat diinte-

grasikan untuk mendapatkan informasi

yang andal, dan tentunya hal ini akan men-

cost

tasi guna memperoleh informasi andal seka-

cost

dilakukan oleh DJP dan DJBC yaitu dengan

upaya pertukaran data antara DJP dan DJBC

(KMK No. 28/KMK/2010). Tujuan utama

pertukaran data ini menurut Susiwijono

(2011) guna mendorong percepatan laya-

nan, untuk mendorong efektivitas pengawa-

san serta menjamin validitas dan akurasi

data perpajakan dan impor-ekspor.

Sistem Informasi Akuntansi meru-

pakan kumpulan (integrasi) dari sub-sub

sistem/komponen baik fisik maupun non-

fisik yang saling berhubungan dan bekerja

Siti Kurnia Rahayu