< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 10 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

176

H a l a m a n

1. Memelihara status quo dalam

mengatasi peningkatan kekuatan

militer Uni Soviet (sekarang Rusia) di

Asia Tenggara.

2. Memastikan antara negara sahabat

dan aliansi AS di Asia Tenggara dalam

melawan setiap ancaman-ancaman

yang cukup besar untuk diatasi sendiri.

Sementara itu, paling tidak ada 2 (dua)

alasan signifikansi strategi AS di Asia

Tenggara : (1) sebagai penghubung antara

Samudra pasifik, (2) masih berhubungan

dengan kepentingan AS pada keamanan

jalur laut (Alagappa, 1986). Secara garis

besar kepentingan militer AS di Asia

tenggara pada saat itu adalah untuk

antisipasi dan memastikan keunggulan AS

dari ancaman kekuatan Uni Soviet.

Berbeda ketika tragedi 11 September

terjadi, secara serta merta kepentingan AS

berubah. Tiba-tiba saja Asia Tenggara

menjadi prioritas kepentingan AS setelah

Timur Tengah. Kerjasama-kerjasama

terutama di bidang militer gencar

dilakukan AS dengan negara-negara Asia

Tenggara. Namun bukan dengan mudah

pula perubahan tersebut dilakukan AS,

karena sementara Philipina dan Singapura

sangat akomodatif terhadap kehadiran

militer AS di negaranya, Indonesia justru

sedikit keras dan menolak kehadiran

militer AS di wilayahnya (Smith, 2002).

AS sejak awal serangan 11 September

telah menyatakan keseriusannya dalam

memberantas terorisme internasional, hal

ini terlihat sangat jelas dalam laporan

Quadrennial Defense Review (QDR) 2001,

yang dikeluarkan dua minggu setelah 11

September, mengalami perubahan yang

jelas dalam arah dan strategi

kepentingannya, terutama dalam

meningkatkan kemampuan militernya

untuk memberikan perlindungan

keamanan warga negara AS.

Cara pandang AS terhadap konsep

keamanan juga berubah. AS tidak dapat

lagi menyombongkan kompleksitas

institusi keamanan domestiknya, yang

dianggap terlengkap dan tercanggih di

dunia, pada kenyataannya tidak

memberikan garansi keamanan apapun,

terutama dari ancaman asimetris (non-

state actor) seperti kelompok teroris.

Oleh karena itu, kehadiran militer AS

(military presence) dipandang sebagai alat

vital untuk kenyamanan keamanan di Asia

Tenggara, dan ada perhatian bahwa

kenyataan AS kekurangan strategi jangka

panjang terhadap kawasan Asia Tenggara,

dan ada kemungkinan pengurangan

kehadiran militer di wilayah ini dapat

mendorong pengaruh yang lebih besar

bagi para aktornya untuk menentang

kepentingan AS (The Asia Foundation,

2001).

KESIMPULAN

Pemikiran yang mendorong AS untuk

menitik beratkan pengembangan

militernya pasca 11 September, adalah

bahwa dari perspektif militer, serangan

yang terjadi dengan mudah tanpa

resistensi yang berarti dari pihak yang

berwenang di AS pada saat itu, telah

memperlihatkan kelemahan intelegen dan

pertahanan militer AS. Sementara selama

ini dengan percaya diri AS menerima

kenyataan sebagai negara adikuasa yang

memenangkan rivalitas menghadapi Uni

Soviet dalam perang dingin yang

berlangsung selama beberapa dasawarsa.

Dengan ditetapkan AL-Qaeda sebagai

tersangka utama peledakan 11

September dan resmi ditetapkannya

Jamaah Islamiah (JI) sebagai jaringan Al-

Qaeda, dimana AS mendapat legitimasi

untuk memberantas jaringan tersebut,

maka tidak ada lagi yang dapat

menghentikan perluasan kehadiran militer

AS di Asia Tenggara. Bahkan secara tidak

langsung, sejak PBB belum menetapkan JI

sebagai jaringan Al-Qaeda, AS telah lebih

dahulu menetapkan kawasan Asia Pasifik

Dewi Tri Wahyuni