Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 1 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

179

H a l a m a n

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN

KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP

SELF ASSESSMENT

ARI BRAMASTO

Fakultas Ekonomi

Universitas Langlangbuana Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh

Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap

Efektivitas Sistem Menghitung Pajak Sendiri Pajak Penghasilan Badan baik

secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Jenis

penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan survei terhadap 67 wajib pajak

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Pengumpulan data

dilakukan dengan teknik survei menggunakan instrumen kuesioner serta

dilengkapi dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data

untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas

Informasi Akuntansi Keuangan secara bersama-sama maupun secara parsial

berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Sistem Menghitung Pajak

Sendiri.

Kata kunci: Pajak, Kepatuhan, Akuntansi, Sistem

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan negara disektor pajak terus

meningkat dari tahun ke tahun, sebagai

upaya bangsa kita untuk melepaskan diri

dari ketergantungan kepada bantuan luar,

sebagaimana yang diharapkan dalam

Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok

Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun

2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di

bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan

penerimaan pajak menuju kemandirian

bangsa dalam pembiayaan negara dan

pembiayaan pembangunan.

Pajak

merupakan bagian yang cukup potensial

sebagai penerimaan negara maupun

daerah. Seperti yang dikemukakan oleh

Liberty Pandiangan (2002), di Indonesia

sesuai dengan sistem pemerintahan yang

berlaku pajak dikelola pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola

pemerintah pusat merupakan sumber

penerimaan negara di dalam APBN,

sedangkan pajak yang dikelola pemerintah

daerah merupakan sumber penerimaan

daerah di dalam APBD. Dalam rangka

mendukung kebijakan pembangunan

nasional khususnya dibidang ekonomi serta

sejalan dengan dinamika perkembangan

kehidupan dunia usaha., pemerintah telah

melakukan reformasi Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang No. 17

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

sebagai upaya untuk memberikan keadilan,

bidang

EKONOMI