< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 2 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

180

H a l a m a n

kemudahan / efisiensi administrasi, dan

produktivitas bagi penerimaan negara,

self

assesment

Reformasi Perpajakan di Indonesia yang

diikuti dengan penyempurnaan perangkat

perundangannya juga belum mendorong

dan merangsang wajib pajak segera

m emenuhi

k ewajibannya

dalam

membayar pajak. Hal ini terlihat antara

kurun 2001 sampai 31 Desember 2003,

jumlah wajib pajak patuh sebanyak 386

wajib pajak dengan perincian tahun 2001

-13 wajib pajak (dari 2.468.383 WP) 2002

– 157 (dari 2.583.960 WP) wajib pajak

dan 2003 - 316 wajib pajak (dari

(Sumber : Majalah Berita

Pajak No. 1521/Tahun XXXVI/15 Februari

2004)

menggambarkan bahwa, pentingnya

kepatuhan wajib pajak dalam mencapai

target penerimaan pajak termasuk juga

pajak penghasilan. Pentingnya pajak

penghasilan dalam memberikan kontribusi

terhadap penerimaan pajak mendorong

kantor-kantor pelayanan pajak menggali

penerimaan pajak melalui pajak

penghasilan termasuk Kantor Pelayanan

Pajak Cimahi yang berada di wilayah

Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II

Direktorat Jendral Pajak Departemen

Keuangan Republik Indonesia.

Moh. Zain (1991) mengemukakan bahwa :

Dalam rangka pengawasan wajib pajak,

meliputi pengawasan atas pemenuhan

kewajiban

menyampaikan

Surat

Pemberitahuan, sebagai indikator

kepatuhan wajib pajak

pengawasan atas kebenaran dan

k e l e n g k a p a n

p e n g i s i a n

S u r a t

Pemberitahuan melalui penelitian dan

pemeriksaan sebagai alat pencegah

timbulnya penyelundupan pajak.

Self Assesment

yang kita anut dewasa ini, peranan Surat

Pemberitahuan tersebut lebih kurang

sama dengan ketetapan pajak yang

dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang

berarti untuk tahap pertama perhitungan

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak

dianggap sebagai benar.

Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan

kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan)

bahwa kegiatan pembayaran pajak atau

dasar pembayaran pajak sudah sesuai

dengan aturan perpajakan. Oleh karena

itu, untuk mendokumentasikan kegiatan

Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus

m e n g a d a k a n

p e m b u k u a n

a t a u

wajib

melakukan pembukuan

Pajak orang pribadi dengan kriteria

tertentu diperbolehkan menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

(Direktorat Penyuluhan Perpajakan :

2001)

Salah satu unsur yang terkait dengan

penyelenggaraan pembukuan wajib pajak

adalah laporan keuangan (Informasi

A k u n t a n s i

K e u a n g a n ) .

Gunadi (2001) menerangkan bahwa :

Kualitas utama agar informasi akuntansi

berguna untuk pengambilan keputusan,

minimal harus berintikan relevansi,

keandalan,

komparabilitas, dan

konsistensi. Jika unsur-unsur tadi

bobotnya kurang, maka informasi

akuntansi tidak akan berguna bagi

pemakai dalam pengambilan keputusan

ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi

merupakan hal yang tidak dapat

dikesampingkan begitu saja dalam sistem

perpajakan terutama yang menganut

Self Assessment

menggambarkan bahwa masih terdapat

wajib pajak sebagai subyek pajak yang

terlambat dan tidak menyampaikan SPT

sehingga menimbulkan dampak negatif

berupa tidak diperolehnya kualitas

informasi akuntansi keuangan yang andal

dalam mengambil keputusan dan masih

terdapat wajib pajak yang belum

mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak

menyampaikan informasi akuntansi

keuangan sehingga tingkat tercapainya

penerimaan pajak penghasilan sesuai

Ari Bramanto