Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 1 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

247

H a l a m a n

, CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

LILIS PUSPITAWATI, SE.,M.Si.,Ak

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM

e

nepotisme yang cukup mengakar dinegara ini dan memicu terjadinya krisis ekonomi

dan moneter pada tahun 1998, Salah satu imbasnya terlihat pada sistem tata

kelola perusahaan yang buruk, fondasi ekonomi yang buruk, mengakibatkan kinerja

pemerintahan dan perusahaan di Indonesia menjadi tidak sehat dan mengalami

kerugian. Kenyataan ini muncul dari beberapa permasalahan yang masih membelit

Indonesia pada saat ini, contohnya adalah masalah kondisi utang luar negeri

Indonesia yang masih membengkak, dan kondisi ekonomi dan moneter yang belum

stabil mengindikasikan pelaksanaan praktik GCG di Indonesia masih belum optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan praktik GCG di Indonesia tidak hanya terjadi pada

sektor usaha swasta tetapi terjadi pula pada sektor usaha milik pemerintah atau

BUMN. BUMN sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian

nasional. Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) memegang peranan yang cukup penting. Dilihat dari sejarah perkembangan

BUMN telah memberikan kontribusi yang besar dalam menopang keuangan negara

maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, BUMN

sampai saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional

dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan,

Perusahaan BUMN harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa

diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut

Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang Penerapan GCG

pada BUMN, prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: Transparansi,

Pengungkapan, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran

fairness).

adanya praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan befungsinya Satuan

Pengawasan Internal diharapkan dapat menunjang terlaksananya Praktik Good

Corporate Governance (GCG) yang memadai pada perusahaan-perusahaan BUMN di

Indonesia.

,

Internal (SPI), GCG dan BUMN

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara

dan Amerika Latin yang diyakini muncul

karena kegagalan penerapan tata kelola

good Corporate

Governance/GCG

yang payah, standar akuntansi dan audit

yang tidak konsisten, praktik perbankan

Board of

Director (BOD

terhadap

hak-hak

pemegang

saham

minoritas

(

www.madani-ri.com

).

Dalam

economy recovery

International Monetery Fund

(IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi

bidang

EKONOMI