< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 13 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

259

H a l a m a n

(risk management

yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku

Perusahaan.

Pembentukan Satuan Pengawas Internal

pada BUMN seperti yang dikutip dari

www.ptpn3.co.id/spi.pdf

,

didasarkan

pada beberapa kebijakan diantaranya

yaitu:

a. PP Nomor 3 Tahun 1983 pasal 45

yang menyatakan bahwa pada setiap

BUMN di bentuk Satuan Pengawas

Internal yang merupakan aparatur

pengawasan perusahaan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1998 tentang Perusahaan

Perseroan,

bahwa

pada

setiap

Perusahaan Perseroan harus dibentuk

Satuan Pengawasan Internal

c. UU

No.19/Tahun

2003

yang

menyatakan bahwa setiap BUMN

wajib membentuk Satuan Pengawas

Internal yang merupakan aparat

pengawas internal perusahaan yang

dipimpin oleh seorang kepala yang

bertanggung jawab kepada direktur

utama.

d. SK Meneg BUMN No: KEP-117/M-

MBU/2002,

pasal

22

yang

menyatakan bahwa direksi harus

menetapkan

suatu

sistem

pengendalian internal yang efektif

untuk mengamankan investasi dan

aset BUMN.

Fokus utama Sistem Pengawasan Internal

menurut Eddie M. Gunadi (2009)

mengacu pada dua hal pokok. Pertama,

assurance

and

consulting)

Kedua,

efektifitas

risk based

auditing

kontrol

dan

governance

processes

Dimasukannya

unsur

assurance dan consulting

makin meluasnya praktik yang menjadi

lingkup pengawasan internal dan konsep

assurance services

istilah

„pemeriksaan“

sebagaimana

konsep

pengawasan

tradisional.

Sedangkan

consulting

services

merupakan

nilai

tambah.

Tanpa

mengurangi makna konsep pengawasan

tradisional, internal auditor dapat lebih

meningkatkan

pelayanannya

kepada

organisasi

secara

menyeluruh.

Penaksiran risiko ini dapat dilakukan oleh

pengawasan internal antara lain dengan

cara audit oleh satuan/badan pengawas

internal

ataupun

melalui

cara

pengawasan atasan langsung.

Sistem pengawasan internal seperti yang

dikutip dari

www. coso.org

mencakup

berbagai kebijakan, prosedur, kegiatan

pemantauan dan komunikasi dan standar

perilaku serta berbagai inisiatip dengan

tujuan

untuk

mengamankan

aset,

efisiensi dan efektifitas, mengembangkan

keandalan dan kelengkapan informasi

akuntansi dan menjamin kepatuhan

terhadap kebijakan dan prosedur serta

pertaturan perundang-undangan yang

berlaku. Menurut Mas Ahmad Daniri

(2005), untuk mencapai tujuan-tujuan

tersebut perusahaan perlu memiliki

code of conduct

berlaku bagi seluruh jajaran perusahaan

baik dewan Komisaris, Direksi maupun

seluruh karyawan. Perilaku etis dan

berintegritas yang diperlihatkan direksi

dan seluruh manajemen adalah prasyarat

untuk terbentuknya perilaku etis oleh

seluruh karyawan dalam setiap seluruh

aspek

kegiatan

perusahaan.

Pengendalian internal yang efektif dimulai

dengan kepatuhan terhadap standar-

standar etika yang berlaku di perusahaan

baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

good coorporate

governance

melalui pelaksanaan prinsip-prinsipnya.

Hal ini didasarkan pada beberapa

penelitian terdahulu.peneltian yang

secara khusus menguji hubungan atara

praktik GCG dengan pengungkapan

Lilis Puspitawati

Lilis Puspitawati