< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 2 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

248

H a l a m a n

Good Corporate Governance (GCG)

sebagai tata kelola perusahaan yang

sehat (Sulistyanto & Lidyah, 2002).

Konsep ini diharapkan dapat melindungi

pemegang saham dan kreditur agar dapat

memperoleh kembali investasinya.

Perhatian terhadap GCG mulai ramai

dibicarakan pada saat ini karena dipicu

oleh beberapa skandal spektakuler

perusahaan-perusahaan publik di Amerika

dan

Eropa,

seperti

kasus

Enron,

Worldcom,

Tyco,

London

&

Commonwealth, poly Peck, Maxwell

Cadbury

Report (UK) dan Treadway Report (US)

secara mendasar menyebutkan bahwa

reruntuhan

perusahaan-perusahaan

publik

tersebut

dikarenakan

oleh

kegagalan strategi maupun praktik curang

dari manajemen puncak yang berlangsung

tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup

lama dan lemahnya pengawasan yang

corporate boards

Ahmad Daniri, 2005).

Skandal-skandal spektakuler yang terjadi

di Indonesia tidak kalah menariknya

seperti kasus pembobolan Bank Global

(harian Suara Merdeka, Selasa 21

Desember

2004);

Kasus

penggelembungan laba yang dilakukan

oleh PT Kimia Farma, TBK (siaran Pers

Bapepam, 27 Desember 2002), Kasus

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

yang menghilangkan uang negara ratusan

triliun rupiah, kasus bank mandiri, KPU,

kasus Jamsostek yang hingga detik ini

belum ada penyelesaian (Ryndastuti’s

Webblog, 2007) dan kasus yang akhir-

akhir ini hangat dibicarakan yaitu kasus

Bailout

menyalahi aturan Bank Indonesia dan

kebijakan yang sudah disepakati dengan

DPR yang mengakibatkan uang nasabah-

nasabah Bank yang disimpan di Lembaga

Penjaminan Simpanan (LPS) sebanyak 6,7

Triliun Rupiah raib dan belum diketahui

aliran dananya secara pasti (Editorial

Media Indonesia, Rabu 25 November

2009).

corporate governance

muncul

sejak

diperkenalkannya

pemisahan antara kepemilikan dan

pengelola perusahaan (Jill and Aris

corporate

governance

pertama kali disampaikan dalam buku

Robert I.Ticker tahun 1984, dalam

corporte

governance

direction

Executif

Function

adanya

pengawasan

supervision

dan

dapat

accountabilit

corporate governance

berdasarkan Keputusan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-

MBU/2002 adalah suatu proses dari

struktur yang digunakan oleh organ BUMN

untuk meningkatkan keberhasilan usaha

dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham

dengan jangka panjang dengan tetap

stakeholders

lainnya,

berlandaskan

peraturan

perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005)

Konsep tata kelola perusahaan yang baik

Good Corporate

Governance

sistem

yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan dengan tujuan mencapai

keseimbangan kekuatan dan wewenang

yang diperlukan oleh perusahaan untuk

menjamin kelangsungan eksistensi dan

tanggung

jawab

pengelolaan

suatu

pemerintahaan atau usaha kepada

stakeholders

,

dapat mengatur kewenangan direktur,

manajer, dan pemegang saham serta

berbagai pihak yang berhubungan dengan

perkembangan perusahaan di lingkungan

tertentu.

Lilis Puspitawati