< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 4 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

250

H a l a m a n

keterpurukan bukanlah hal yang mudah,

butuh dukungan dan partisipasi dari

semua pihak untuk mengatasi hal ini baik

dari pemerintah, perusahaan pemerintah

maupun swasta dan seluruh masyarakat

Indonesia, seluruh elemen masyarakat

harus turut serta membangun tata kelola

pemerintah dan perusahaan yang baik.

Booz-Allen dan Hamilton

tahun 1998 menunjukkan gambaran yang

serupa mengenai pelaksanan transparansi

di Indonesia yang hasilnya adalah indeks

corporate governance

Indonesia adalah yang paling rendah di

Asia Timur dengan skor (2,88) jauh

dibandingkan dengan Malaysia (7,72),

Thailand (4,89), Singapura (8,93), dan

Jepang (9,17). Dari berbagai kajian yang

telah

digambarkan

diatas

mengindikasikan

masih

rendahnya

pelaksanaan transparansi di Indonesia

sehingga berimbas pada tidak optimalnya

pelaksanaan praktik GCG di Indonesia.

Belum optimalnya pelaksanaan praktik

GCG di Indonesia tidak hanya terjadi pada

sektor usaha swasta tetapi terjadi pula

pada sektor usaha milik pemerintah atau

BUMN. BUMN sampai saat ini masih

merupakan

pelaku

utama

dalam

perekonomian nasional. Dalam sistem

perekonomian Indonesia, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) memegang peranan

yang cukup penting. Dilihat dari sejarah

perkembangan BUMN telah memberikan

kontribusi yang besar dalam menopang

keuangan negara maupun dalam melayani

peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indonesia, BUMN sampai saat ini masih

merupakan

pelaku

utama

dalam

perekonomian

nasional

dengan

keanekaragaman sektor usaha yang

dimilikinya

(http:www.csrreview-

online.com/lihatartikel.php?id=23

Sampai akhir tahun 1997, diantara 160

BUMN yang berada dibawah pengawasan

Kantor Menteri Negara Pendayagunaan

BUMN mengindikasikan terdapat 74

perusahaan atau 42,6% termasuk dalam

kategori baik dan baik sekali, sementara

sisanya 53,8% berada pada kondisi

kurang baik dan tidak baik, dengan

kondisi rata-rata tidak efisien yang

menunjukan selama ini pengelolaan

BUMN masih kurang optimal, memang

kondisi ini dapat dipahami karena pada

tahun

tersebut

Indonesia

sedang

mengalami krisis ekonomi dan moneter

yang

hebat.

(http:www.csrreview-

online.com/lihatartikel.php?id=23

Kementrian Badan Usaha Milik Negara

(http:www.csrreview-

online.com/lihatartikel.php?id=23

berdasarkan laporan keuangan yang

dilaporkan perusahaan BUMN yang

terdaftar sampai dengan 31 Maret 2004

mengungkapkan

adanya

kondisi

keuangan

BUMN

yang

mengalami

kerugian. Laporan Keuangan tersebut

mengindikasikan dari 165 BUMN yang

terdaftar per 31 Maret 2004 sebanyak 32

BUMN mengalami kerugian, 6 BUMN

Lilis Puspitawati

Kontribusi Pendapatan

(milyar Rp)

Prosentase Kontribusi

pendapatan

Jumlah

Prosentase

166.485

80 %

25 BUMN

17 %

31.147

27 %

39 BUMN

26.8 %

9.758

5 %

81 BUMN

56 %

Total = 207.309

145 BUMN

100 %

Tabel 2. Kontribusi Pendapatan BUMN bagi Negara

(http:www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=23