< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 5 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

251

H a l a m a n

lainnya belum memasukan laporan

keuangannnya dan 127 BUMN yang lain

mengalami keuntungan dengan rata-rata

Return On Investment

yaitu hanya sebesar 2.5%, sehingga total

kerugian yang dimiliki mencapai Rp.4,5

triliun. Kondisi tersebut dipertegas dengan

adanya informasi kontribusi pendapatan

yang diberikan BUMN pada Negara masih

rendah dan tidak sejalan dengan segi

pencapaian laba yang seharusnya , seperti

yang ditunjukan dalam Tabel 2 berikut ini:

Berdasarkan uraian yang telah jelaskan

sebelumnya dan berdasarakan pada

tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa

BUMN yang mempunyai kontribusi

pendapatan terhadap negara lebih dari

100 Milyar Rupiah masih sedikit yaitu

hanya 25 BUMN atau 17% dari total 145

BUMN yang terdapat dalam pengawasan

Kementrian

Negara

Pendayagunaan

BUMN, kondisi ini sangat disayangkan

karena BUMN sebagai Perusahaan milik

negara seharusnya dapat memberikan

contoh yang baik bagi perusahaan swasta

dalam mengelola perusahaannya. Kondisi

ini diperkuat dengan adanya temuan Tim

Investigasi korupsi yang di muat di harian

Kompas tanggal 27 Juli 2005 yang

mengemukakan bahwa Korupsi terjadi di

BUMN sebesar 2,2 triliun. Beberapa

ilustrasi mengindikasikan BUMN belum

sepenuhnya mengaplikasikan praktik GCG

dengan baik, masih buruknya pengelolaan

pada

perusahaan

BUMN

(http:www.csrreview-online.com/

lihatartikel.php?id=23

Untuk

membangun

BUMN

menjadi

perusahaan Kelas Dunia, pemerintah

melalui Menteri Negara BUMN/ Badan

Master Plan

1998, telah meletakan 8 pondasi

korporasi BUMN menuju kelas dunia,

salah

satu

diantaranya

adalah

Good Corporate

Governance

dengan

dimasukannya

kebijakan

Good Corporate Governance

dalam reformasi BUMN yang disusun oleh

Kantor Meneg BUMN pada Mei 2000.

Komitmen pemerintah dalam mendukung

penerapan GCG di Indonesia antara lain

dengan dibentuknya Komite Nasional

mengenai

kebijakan

Corporate

Governance

Surat

Keputusan

No.

Kep-10/M-

Ekuin /08/1999, tanggal 19 Agustus

1999. Pada tanggal 8 Maret 2001 Komite

tersebut telah berhasil merumuskan

Good Corporate Governance

untuk dijadikan acuan usaha di Indonesia.

Komitmen Menteri BUMN dalam

Penerapan Praktek GCG di BUMN telah

diwujudkan dalam hal dikeluarkannya

Keputusan Menteri Negara BUMN NO

117/MBUMN/2002

tentang

Good Corporate

Governance

menerapkan GCG secara konsisten atau

menjadikan

GCG

sebagai

landasan

operasionalnya. (Rahmat Adiyat, 2009).

Asian Depelopment

Bank

adanya beberapa faktor yang memberi

kontribusi pada krisis di Indonesia yang

berdampak

terhadap

buruknya

pelaksanaan praktik GCG di Indonesia,

pertama:

kosentrasi

kepemilikan

kedua

efektifnya fungsi pengawasan Dewan

Komisaris,

Ketiga:

inefisiensi

dan

rendahnya

transparansi

mengenai

prosedur pengendalian, merjer dan

Keempat

ketergantungan

pada

pendanaan

Kelima

pengawasan oleh para kreditor. (Yunita

Heryani Mintara, 2008).

Selanjutnya Yunita Heryani Mintara (2008)

mengemukakan bahwa dalam konteks

tumbuhnya kesadaran akan arti penting

corporate governanceOrganization for

Economic Corporation and Development

(OCED)

telah

mengembangkan

good corporate

Lilis Puspitawati