< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 6 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

252

H a l a m a n

governance

fleksibel sejalan dengan keadaan, budaya

dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-

prinsip dalam OCED seperti yang

dikemukakan oleh I Nyoman Tjanger,

et.al (

lima bidang utama yaitu: hak-hak para

pemegang saham, peran para karyawan

dan pihak-pihak yang berkepentingan,

pengungkapan yang akurat, tepat waktu

dan transparan berkaitan dengan struktur

dan operasi korporasi, tanggung jawab

dewan komisaris dan direksi terhadap

perusahaan, pemegang saham dan pihak-

pihak yang berkepentingan lainnya.

Sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat

dirangkum menjadi perlakuan yang setara

(transparancy

akuntabilitas

accountability

dan

Responsibilitas

responsibiltas).

Di

Indonesia sendiri pelaksanaan praktik

GCG diatur dalam Undang-undang No. 49

Tahun 2007, yang harus berlandaskan

Transparansi,

Accountabillity,

Responsibility,

dan

Fairness.

transparancy

menjaga objektifitas dalam menjalankan

aktifitas

bisnis,

perusahaan

harus

menyediakan informasi yang material dan

relevan dengan cara yang mudah diakses

dan

dipahami

oleh

pemangku

accontability)

berarti

perusahaan

harus

bisa

mempertanggungjawabkan

kinerjanya

secara transparan dan wajar, sehingga

dibutuhkan pengelolaan perusahaan yang

benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang

saham.

Kesetaraan

dan

kewajaran

fairness)

memperhatikan kepentingan pemegang

saham dan pemangku kepentingan

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan

Responsibility)

artinya perusahaan harus mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melakukan

peraturan

perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat dan

lingkungan. (Mas Ahmad Daniri, 2005).

Tantangan yang dihadapai yaitu masih

belum dipahaminya secara luas prinsip-

prinsip dan praktik GCG oleh komunitas

bisnis dan publik pada umumnya.

Akibatnya komunitas internasional masih

menempatkan Indonesia pada urutan

bawah

rating

implementasi

GCG

sebagaimana dilakukan oleh Standard &

Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers,

Moudy’s Morgan Stanley dan Calper’s.

Pricewaterhouse Coopers dalam

Report on institusional investor Survey

(2002)

diurutan terbawah untuk pelaksanaan

praktik transparansi dan keterbukaan

informasi bersama China dan India

dengan nilai 1,96. Penelitian Ho dan Wang

(2000) menunjukan Indonesia, Thailand

dan

Jepang

mempunyai

tingkat

transparansi yang rendah dan merupakan

negara yang mengalami volatile shocks

yang lebih besar dibandingkan dengan

negara yang mempunyai transparansi

yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura

dan Taiwan).

Transparansi dapat diartikan sebagai

keterbukaan informasi baik dalam proses

pengambilan keputusan maupun dalam

mengungkapkan informasi material dan

relevan

mengenai

perusahaan.

Pengungkapan

informasi

apabila

dihubungkan dengan prinsip GCG

tentunya

tidak

hanya

berhubungan

dengan prinsip transparansi saja tetapi

terkait pula dengan prinsip akuntabilitas

yang intinya adalah perusahaan harus

bisa

mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan wajar,

Responsibility)

yang intinya perusahaan harus mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melakukan

peraturan

perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat dan

lingkungan. (Mas Ahmad Daniri, 2005).

Lilis Puspitawati