< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 7 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

253

H a l a m a n

Dalam

era

reformasi,

masalah

pengungkapan

informasi

sudah

merupakan kebutuhan mendesak yang

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keterbukaan

transparency and

disclosure

good corporate governance

saat ini mendapat sorotan publik. Bagi

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan Perusahaan yang sudah go

Publik di pasar Modal keterbukaan

informasi dan pangungkapan informasi

merupakan sesuatu kewajiban dan bentuk

tanggung jawab perusahaan terhadap

stakeholder

lainnya memiliki hak untuk mendapatkan

informasi yang relevan secara tepat

waktu, akurat, seimbang dan kontinyu.

Informasi yang wajib di informasikan

biasanya terdiri atas dua hal, yaitu

informasi finansial dan non-finansial.

Informasi finansial yang utama terdapat

annual

report

interim report

tengah tahunan dan laporan triwulanan.

Informasi non-finansial difokuskan pada

disclosure

potential risk

perusahaan saat ini serta alasan mengapa

manajemen mengambil risiko tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance

Good corporate governance

negara kita sangat terlambat jika

dibandingkan dengan dengan negara-

negara lain, mengingat masuknya konsep

GCG

di

Indonesia

pada

awalnya

diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia

International Monetary Fund

dalam

rangka

pemulihan

ekonomi

economy recovery

corporate governance

berdasarkan Keputusan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-

MBU/2002 adalah suatu proses dari

struktur yang digunakan oleh organ BUMN

untuk meningkatkan keberhasilan usaha

dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham

dengan jangka panjang dengan tetap

stakeholders

lainnya,

berlandaskan

peraturan

perundangan dan nilai-nilai etika.

World

Bank

good corporate

governance

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-

kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat

mendorong

kinerja

sumber-sumber

perusahaan untuk berfungsi secara efisien

guna menghasilkan nilai ekonomi dalam

jangka panjang yang berkesinambungan

bagi para pemegang saham maupun

masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat

srakeholders

merupakan

pihak

yang

memiliki

kepentingan

dimana

mereka

bisa

mempengaruhi maupun dipengaruhi dari

aktivitas

perusahaan

itu

sendiri.

Pemahaman

tentang

stakeholders

diperlukan untuk mencari kaitan antara

tanggung jawab sosial perusahaan atau

corporate social responsibility

Good corporate governance

(GCG).

Prinsip-prinsip GCG

Dalam menjamin kelangsungan dan

eksistensi perusahaan, setiap perusahaan

harus memastikan bahwa setiap prinsip

dasar GCG senantiasa diterapkan pada

aspek bisnis dan di semua jajaran

perusahaan. Menurut Keputusan Menteri

BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 3

tentang Penerapan GCG pada BUMN,

prinsip-prinsip

GCG

adalah

sebagai

berikut:

transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan

Lilis Puspitawati