< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 8 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

254

H a l a m a n

proses pengambilan keputusan dan

pengungkapan informasi materil yang

relevan mengenai perusahaan.

disclosure

Penyajian informasi kepada para

pemangku kepentingan, baik diminta,

mengenai hal-hal yang berkenaan

dengan kinerja operasional, keuangan,

dan risiko usaha perusahaan.

independence

Suatu keadaan dimana perusahaan

dikelola secara profesional tanpa

konflik kepentingan dan pengaruh atau

tekanan dari pihak manapun yang

tidak

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat.

accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta

pertanggungjawaban

manajemen

perusahaan

sehingga

pengelolaan

perusahaan terlaksana secara efektif

dan ekonomis.

responsibility

Kesesuaian pengelolaan perusahaan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan yang belaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat.

fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam

memenuhi

hak-hak

pemangku

kepentingan yang timbul akibat dari

perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui

bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas,

kesetaraan dan kewajaran, independensi,

serta responsibilitas perlu diberlakukan

secara sistematis dan berkesinambungan,

hal ini dilakukan untuk pencapaian suatu

kinerja yang berkesinambungan dengan

tetap memperhatikan pemangku kepentin-

stakeholders

Implementasi Praktik Transparansi.

Keterbukaan akses informasi bagi publik

seperti yang disampaikan Yusa Djuyuandi

(2007), dalam artikelnya dapat menjadi

salah satu alat penunjang kontrol

masyarakat atas kinerja pemerintahan/

para pengelola perusahaan, keterbukaan

informasi bagi publik merupakan suatu hal

yang pada dasarnya harus tetap dijaga

para pengelola perusahaan. Dalam

mewujudkan praktik GCG, diperlukan

adanya komitmen (kewajiban) untuk terus

menjaga

adanya

keterbukaan

memperoleh informasi bagi publik. Terkait

dengan adanya informasi yang bersifat

rahasia dimana didalamnya terdapat hal-

hal yang tidak dapat diakses oleh publik

maka untuk informasi yang seperti itu

perlu dilindungi kerahasiaannya.

Keterbukaan Informasi memberi peluang

bagi publik untuk berpartisipasi dalam

berbagai kebijakan publik sehingga

masyarakat dapat mengontrol setiap

langkah dan kebijakan yang diambil oleh

pengelola perusahaan.

Benny Diktus Yusman dalam artikelnya

Keterbukaan Informasi Publik menuju

Good Governance

Online

September 2007, mengemukakan rakyat

well informed

kekuatan dan aktor dalam proses

penentuan dan pengawasan kebijakan

publik, pengalaman empirik terhadap

penjelasan tersebut adalah:

a. publik yang lebih mendapat informasi

dapat berpartisipasi lebih baik dalam

proses demokrasi

b. parlemen, pers dan publik harus dapat

dengan wajar mengikuti dan meneliti

tindakan-tindakan

pemerintah,

kerahasiaan

adalah

hambatan

terbesar pada pertanggungjawaban

pemerintah

c. pegawai dapat mengambil keputusan

yang penting yang berdampak pada

kepentingan publik dan bertanggung

jawab untuk menyediakan informasi

yang lengkap mengenai apa yang

dikerjakan.

d. Arus informasi yang baik menghasilkan

pengelolaan yang lebih efektif dan

Lilis Puspitawati