< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 9 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

255

H a l a m a n

membantu

pengembangan

yang

fleksibel

e. Kerjasama

antara

publik

dan

pemerintah akan semakin erat karena

informasi semakin banyak tersedia.

Untuk

itu

regulasi

pengungkapan

informasi publik harus direalisasikan oleh

pemerintah dan DPR. Berdasarkan hal

tersebut keterbukaan informasi publik

merupakan pondasi dalam membangun

pengelolaan perusahaan yang baik yang

transparan, responsip, akuntabel dan

partisipatoris dalam seluruh proses

pengelolaan meliputi sumber daya publik,

proses

pengambilan

keputusan,

pelaksanaan dan evaluasinya.

Agar

pelaksanaan

pengungkapan

informasi dapat berjalan dengan baik

pemerintah sebagai badan regulator

mengaturnya dalam sebuah Undang-

Undang yang disyahkan oleh Presiden

Republik Indonesia melalui UU Republik

Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan

Informasi

Publik.

Pengungkapan

informasi

sebagai

pelaksanaan prinsip transparansi dalam

praktik GCG apabila di terapkan pada

badan usaha publik memiliki 2 aspek

utama, yaitu (1)informasi yang wajib

disediakan oleh Badan Publik, dan (2)

Informasi yang wajib diumumkan oleh

badan Publik. Kedua aspek tersebut akan

sangat sulit dilakukan jika pemerintah

Undang-undang Republik Indonesia

No.14/ Tahun 2008 secara jelas

menangani dan mengatur hak dan

kewajiban pemohon dan pengguna

informasi publik serta hak dan kewajiban

badan

publik

dalam

menyediakan,

mengumumkan dan memberikan setiap

informasi yang dimilikinya serta informasi

–informasi

apa

saja

yang

wajib

diumumkan dan disediakan oleh badan

publik. Prinsip regulasi ini adalah seluruh

informasi adalah terbuka kecuali yang

dikecualikan diperlukan perlindungan

khusus terhadap informasi-informasi yang

bersifat rahasia baik itu yang berkaitan

dengan

rahasia

negara/perusahaan

maupun privasi seseorang. Dengan

demikian disediakan dan diumumkannya

informasi dari badan publik ke publik

merupakan salah satu prasyarat penting

untuk mewujudkan pemerintahan terbuka

yang

berlandaskan

pada

prinsip

Good

Corporate Governance.

Responsibility.

Dampak dari diberlakukannya Keputusan

Menteri

Negara

BUMN

NO

117/

MBUMN/2002 tentang pelaksanaan GCG

ternyata menyetuh pula pada tanggung

Corporate

Social Responsibility

Corporate Social

Responsibility

(CSR)

merupakan

implementasi dari prinsip Responsibilitas

good corporate governance

Penerapan

prinsip

ini

diharapkan

menjadikan perusahaan menyadari bahwa

dalam kegiatan operasionalnya seringkali

menghasilkan eksternalitas (dampak luar

kegiatan) yang negatif yang harus

ditanggung oleh masyarakat. Diluar hal itu

responsibility

peran pemerintah dalam mengurangi

kesenjangan

pendapatan

dan

kesempatan

kerja

pada

segmen

masyarakat yang belum mendapatkan

manfaat dari mekanisme pasar.

Corporate Social Responsibility

muncul dari keprihatinan akan tindakan-

tindakan malpraktek bisnis yang banyak

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

besar. Tindakan malpraktek bisnis yang

dilakukan

menimbulkan

banyak

pelanggaran hak asasi manusia seperti

pencemaran lingkungan dan perusakan

hutan, yang mana obyek-obyek penderita

stakeholder

perusahaan. Munculah desakan kuat agar

perusahaan memperhatikan kepentingan

stakeholder perusahaan bukan hanya

Lilis Puspitawati