< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16

Page 9 of 16
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

49

H a l a m a n

moda lalulintas dan angkutan jalan untuk

memadukan

moda

transportasi

perkeretaapian, laut, dan udara satu

dengan lainnya, antara lain dengan

menghubungkan dan mendinamisasikan

antar terminal atau simpul-simpul lainnya

dengan ruang kegiatan.

Ada beberapa aspek penting sehubungan

dengan

tujuan

penyelenggaraan

transportasi jalan menurut Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalulintas

dan Angkutan Jalan, diantaranya adalah

aspek pemerataan aksesibilitas ke seluruh

wilayah, keselamatan dalam pengoperasian

jaringan jalan, efektivitas jaringan jalan

sebagai penunjang pembangunan, dan

keterpaduan dengan sistem jaringan

transportasi lainnya. Aspek pemerataan

aksesibilitas

adalah

kemampuan

menjangkau seluruh pelosok wilayah

daratan. Lalulintas dan angkutan jalan

memiliki kemampuan pelayanan sampai ke

seluruh pelosok wilayah daratan.

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Jalan

Untuk menjamin tersedianya pelayanan

publik bagi masyarakat, maka dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun

2000, tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah

Otonom, pada pasal 3 butir (3) disebutkan

bahwa

“Daerah

wajib

melaksanakan

pelayanan minimal“. Standar pelayanan

minimal (SPM) merupakan kewenangan dari

pemerintah pusat (pasal 2 ayat 4 butir b).

Setiap bidang pelayanan harus ditetapkan

suatu standar oleh departemen teknis

terkait yang wajib dilaksanakan oleh

daerah. Untuk bidang jalan, Departemen

Kimpraswil telah mengeluarkan standar

pelayanan minimal bidang jalan seperti yang

diperlihatkan pada Tabel 6.

SPM di bidang jalan ini dikembangkan

dalam sudut pandang publik sebagai

pengguna

jalan,

dimana

ukurannya

merupakan indikator yang diinginkan oleh

pengguna. Basis SPM dikembangkan dari 3

(tiga) keinginan dasar pengguna jalan yaitu

kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang),

jalan tidak macet (lancar sepanjang waktu)

dan jalan dapat digunakan sepanjang tahun

(tidak banjir pada waktu musim hujan).

Dalam kaitan ini penyelenggara jalan harus

mengakomodir tuntutan publik terhadap

SPM dengan mengikuti norma/kaidah/

aspek di bidang investasi jalan, meliputi

aspek efisiensi, efektivitas, ekonomi,

investasi, dan aspek kesinambungan.

SPM tersebut terbagi menjadi dua, yaitu

untuk jaringan jalan dan ruas jalan. Konsep

jaringan jalan adalah kondisi pelayanan

prasarana jalan secara sistem untuk suatu

Mohamad Donie Aulia, ST., MT

Tabel 5. Hubungan antara hirarki kota dengan peranan ruas jalan

dalam sistem jaringan jalan primer