Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 1 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

57

H a l a m a n

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

NOMOR 27 TAHUN 2003 SERI C TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

(

Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi )

NIA KARNIAWATI dan YUNI DWI INDRIYANI

Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Komputer Indonesia

Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 tentang SIUP menjabarkan

tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat

izin usaha dagang agar terlindungnya usaha dagang yang menjalankan usa-

hanya secara tertib, jujur, dan terbuka. Selain itu pembuatan SIUP ditujukan

untuk membina dunia UMKM. Mahalnya biayanya pembuatan IMB menjadi

faktor penghambat pembuatan SIUP oleh kerena itu Pemerintah Kota Cimahi

menggratiskan perizinan SIUP. Kendala setelah penggratisan adalah ketidakta-

huan masyarakat akan kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Edward III. Menurutnya terda-

pat indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi

.

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi,

telah

p

UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, SIUP, UMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewenagan yang diberikan kepada

daerah untuk menyelenggarakan urusan

rumah tangganya sesuai dengan apa yang

dibutuhkan oleh daerahnya adalah salah

satu bentuk demokrasi di Indonesia. Kebi-

jakanan pemerintah daerah untuk mem-

bangun daerahnya sesuai dengan sumber

daya yang dimiliki dapat menciptakan la-

pangan kerja bagi masyrakat sekitar. Kebi-

jakan pemerintah yang berbasis pelayanan

pada masyarakat merupakan salah satu

program wajib disetiap daerah agar tercip-

tanya hubungan timbal balik yang sejalan

antara pemerintah dengan pemerintah.

Terbentuknya undang-undang pelayanan

kepada masyarakat menjelaskan bagai-

mana proses pelayanan dilakukan tanpa

harus memandang bulu dan dilakukan den-

gan efektif dan efesien. Undang-undang

tentang pelayanan publik dapat dijadikan

landasan utama tentang pembuatan kebija-

kan yang lainnya yang sesuai dengan un-

dang-undang dan kebutuhan dearah terse-

but. Di daerah hal tersebut diatur dalam

peraturan daerah (perda).

Kota Cimahi sebagai daerah yang

bidang

HUMANIORA