< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 12 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

68

H a l a m a n

pengimplementasian kebijakan Perda SIUP

dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi

karena suatu informasi yang sudah tersebar

luas kepada pelaku UMKM dan khalayak

ramai maka diperlukan waktu yang cukup

lama untuk mengembalikan informasi itu

sesuai dengan kenyataannya dan tidak

mengada-ada.

Sebagimana hasil wawancara dengan

aparatur KPPT Kota Cimahi mengenai infor-

masi tentang SIUP dalam perkembangan

UMKM menghadapi kendala, hal ini dilihat

dari penyampaian informasi yang masih

sebatas selebaran tentang persyaratan SIUP

bukan tentang pendalaman mengenai SIUP.

Ketidakadaan buku panduan yang dapat

mempermudah pengenalan Perda SIUP

kepada pelaku UMKM menjadi pekerjaan

rumah KPPT Kota Cimahi selaku penang-

gungjawab pelaksana kebijakan Perda SIUP.

Selebaran yang dibagikan secara gratis

kepada pelaku UMKM tidak menjamin telah

pahamnya pelaku UMKM untuk mengurus

perizinan Perda SIUP.

Ketidakaadaannya sarana pemberi

informasi menjadi kendala baru jika hari

libur kerja aparatur KPPT Kota Cimahi se-

hingga pelaku UMKM harus menunggu hari

masuk kerja dan situasi ini membuang-

buang waktu pelaku UMKM karena mereka

harus menunggu lebih lama lagi. Sarana

informasi yang sudah ada hanya sebatas

website

keberadaan Perda SIUP.

Faktor-faktor yang menentukannya

informasi tepat sasaran ada 5, yaitu:

akutrat, tepat waktu, relevan, dan lengkap.

Adanya faktor yang menentukan informasi

menjadi acuan dalam penyampian informasi

yang tepat kepada pemohon SIUP di Kota

Cimahi. Dari kelima faktor yang mempenga-

ruhi jalannya informasi SIUP kepada pelaku

UMKM faktor keakuratan. Akurat bukan

hanya tentang isi dari informasinya saja

tetapi siapa yang menerima informasi terse-

but. Pelaku UMKM yang tidak memiliki IMB

banyak yang memasukan berkasnya agar

memperoleh izin SIUP, hal ini bisa diartikan

bahwa kurangnya informasi yang akurat dari

aparatur KPPT Kota Cimahi bagian infor-

masi dan bagian staff loket 2 tenang perizi-

nan SIUP.

Kendala yang sering terjadi saat pem-

berian informasi kepada masyarakat adalah

ketidakpahaman masyarakat tentang perizi-

nan SIUP itu sendiri dan bagaimana cara

untuk mengurus perizinannya. Masyarakat

yang tidak mengerti tentang SIUP mendapat

penjalasan mengenai tujuan dari diben-

tuknya SIUP dan keuntungan memiliki SIUP

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27

Seri C Tahun 2003. Informasi yang diberi-

kan oleh aparatur KPPT kepada masyarakat

dalam pemahaman tentang SIUP dilakukan

secara bertahap agar pelaku UMKM mema-

hami apa yang disampaikan oleh aparatur

KPPT Kota Cimahi.

Ketiga Authority atau kewenagan.

kewenangan yang ada dalam organisasi

menjadikan organisasi yang dimiliki oleh

seseorang atau pimpinan menjadikan or-

ganisasi itu mudah untuk diarahkan dan

diatur sesuai dengan tujuan bersama.

Kewenangan dalam suatu organisasi menja-

min adanya perlindungan baik secara hu-

kum ataupun perlindungan secara moril

yang diberikan oleh pemimpin kepada

bawahannya. Sikap perlindungan yang dit-

re-

ward.

Wewenang merupakan syaraf yang

berfungsi sebagi penggerak daripada

kegiatan yang-kegiatan. Wewenang yang

ada pada diri seseorang yang bersifat for-

mal harus didukung pula dengan wewenang

yang bersifat informal untuk mendapatakan

kerjasama yang baik dengan bawahannya.

Wewenang formal dilakukan sesuai dengan

apa yang semestinya pemimpin lakukan

dalam mengerjakan dan mengatur bawa-

hannya sesuai dengan yang tercantum

dalam peraturan tertulis, sedangkan wewe-

nang informal adalah kewenangan menga-

tur bawahannya sesuai dengan apa yang

pemimpin terapkan dalam organisisasi

tersebut agar tujuan organisasi tercapai.

Disamping itu wewenang juga tergan-

tung pada kemampuan ilmu pengetahuan,

pengalamanan dan kepemimipnan. Wewe-

nang berfungsi untuk menjalankan kegiatan

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani