< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 14 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

70

H a l a m a n

pembuatan IMB gratis dan HO gratis

menjadi masalah yang harus dirembukan

kembali karena pelaku UMKM terhambat

pada kelengkapan yang sama yaitu, tidak

mempunyai IMB yang sesuai dengan

fungsinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh

Kepala Seksi Pelayanan, fasilitas yang

diberikan dalam perizinan SIUP yang dibu-

tuhkan oleh pelaku UMKM hanya sebatas

fasilitas gambar konstruksi yang memang

sangat diperlukan dalam pembuatan SIUP

terutama dalam pembuatan IMB. Gambar

konstruksi difasilitasi secara gratis oleh pi-

hak KPPT Kota Cimahi dikarenakan tidak

semua pelaku UMKM dapat mengkonstruk-

sikan atau mengvisualkan keadaan ruangan

yang menjadi tempat usaha dagangnya.

Fasilitas ini diberikan untuk mempermudah

persayaratan yang lainnya sehingga mem-

percepat penanganan pembuatan SIUP.

Sesuai dengan penjabaran diatas

Resources

SIUP dapat dikatakan kurang baik karena

Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi

untuk melayani Perda SIUP masih minim,

hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada

diloket 2 dan tidak adanya aparatur lapan-

gan untuk mensosialisasikan Perda SIUP.

Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak

maksimal dikarenakan masih banyaknya

sarana yang tidak dimanfaatkan yaitu kecil-

nya loket 2 yang menjadi tempat men-

yerahkan berkas perizinan SIUP, dengan

demikian bahwa fasilitas Perda SIUP dalam

perkemabangan UMKM di Kota Cimahi da-

pat dikatakan cukup baik. Informasi tentang

Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota

Cimahi menjadi sumber dari segala infor-

masi tentang Perda SIUP menandakan ma-

sih kurang efektifnya informasi yang dilaku-

kan untuk melayani Pelaku UMKM. Sumber-

daya wewenang didapat untuk mengatur

kebijakan yang sudah ada agar tidak dis-

alah gunkan oleh Pelaku UMKM dan wewe-

nang yang ada di KPPT Kota Cimahi dalam

Perda SIUP sudah berjalan dengan baik

karena sesuai dengan peraturan yang men-

gatur tentang Perda SIUP.

Berdasarkan pemaparan diatas ten-

Resources

Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di

Kota Cimahi dikatakan kurang baik karena

Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi

untuk melayani Perda SIUP masih minim,

hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada

diloket 2 dan tidak adanya aparatur lapan-

gan untuk mensosialisasikan Perda SIUP.

Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak

maksimal dikarenakan masih banyaknya

sarana yang tidak dimanfaatkan yaitu kecil-

nya loket 2 yang menjadi tempat men-

yerahkan berkas perizinan SIUP. Informasi

tentang Perda SIUP yang langsung dari

KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari

segala informasi tentang Perda SIUP

menandakan masih kurang efektifnya infor-

masi yang dilakukan untuk melayani Pelaku

UMKM. Sumberdaya wewenang didapat

untuk mengatur kebijakan yang sudah ada

agar tidak disalah gunkan oleh Pelaku

UMKM sehingga wewenang yang ada di

KPPT Kota Cimahi dalam Perda SIUP sudah

berjalan dengan baik karena sesuai dengan

peraturan yang mengatur tentang Perda

SIUP.

Disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda

SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota

Cimahi

Faktor yang mempengaruhi keber-

hasilan implementasi kebijakan adalah si-

kap implementor atau aparatur. Jika apara-

tur setuju dengan bagian-bagian isi dari ke-

bijakan yang telah di jalankan maka apara-

tur dapat melaksanakan dengan senang

hati tetapi jika pandangan mereka berbeda

dengan pembuat kebijakan maka proses

implementasi mengalami banyak masalah

dan tidak tercapainya program yang telah

dibuat. Dukungan dari pimpinan sangat

mempengaruhi pelaksanaan program dapat

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah

menempatkan kebijakan menjadi prioritas

program, penempatan pelaksana dengan

orang-orang yang mendukung program,

memperhatikan keseimbangan daerah,

agama, suku, jenis kelamin dan karakter-

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani