< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20

Page 17 of 20
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

73

H a l a m a n

dalam

melaksanakan

kebijakan

dan

memiliki

pengaruh

besar

terhadap

pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek

struktur yang penting dari setiap organisasi

adalah adanya prosedur operasi yang

Standard Operating Procedures

Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu

prosedur standarisasi yang dilakukan oleh

KPPT Kota Cimahi dalam melayani pelaku

UMKM. Peran birokrasi sangat penting

dalam pelaksanaan Perda SIUP, karena me-

lalui struktur birokrasi yang baik sebagai

pelaksana kebijakan telah tercapai keberha-

silan Implementasi Kebijakan Perda SIUP.

Struktur birokrasi pelaksanaan Perda SIUP

Pertama

nan yang berfungsi sebagai pembinaa dan

pengawasan; petunjuk teknis tentang pem-

beri Perda SIUP; mengkoordinir Pelaksana

yang berada dibawah naungan kerjanya.

Kedua

berfungsi sebagai pemohon yang sudah

memasukan persyaratan pada berkas

pemohon makan dapat dikelola datanya

melalui bagian ini yang selanjtunya data

enrty

Entry

SIUP yang kemudian telah ditanda tangani

oleh Kepala KPPT.

Struktur organisasi mencakup ten-

tang standar operasinal dan juga penye-

baran tanggungjawab Perda SIUP untuk

perkembangan UMKM. Standar operasinal

yang diterapkan KPPT Kota Cimahi sudah

mencakup kesemua dari keharusan yang

dikerjakan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi

dalam melayani masyarakat. Penyerahan

tanggungjawab dilakukan untuk membantu

meningkatkan performa KPPT Kota Cimahi

dalam pelayanan kepada pemohon perizi-

nan SIUP. Struktur birokrasi ini dilihat dari

pertama SOP. Pelaksanaan kebijakan Perda

SIUP membutuhkan standar operasional

prosedur untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatannya, dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan standar yang

ditetapkan, agar dalam pelaksanaan imple-

mentasi kebijakan. Aspek pentingnya bi-

rokrasi dapat dilihat dari standar opersianl-

nya yang sudah menerapkan keefesienan

dan keefektifan dalam pelakansaan Perda

SIUP.

Birokrasi sangat menentukan standar

operasional pada suatu organisasi, birokrasi

yang membutuhkan proses yang lama

yanga memperpanjang standar operasional

suatu organisasi tersebut. Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi

mepunyai prosedurer yang sudah tercantum

dalam Peraturan yang sudah diterapkan

dalam Peraturan Pembuatan SIUP.

Hasil wawancara dengan salah satu

aparatur KPPT Kota Cimahi proses terlama

entry

pemohon surat izin SIUP ada pada tim tek-

nis yang berfungsi menimbang apakah SIUP

yang diajukan layak diberikan atau tidak.

Kelengkapan yang sudah dibawa oleh pe-

laku UMKM ini tidak menjamin diberikannya

SIUP karena beberapa pertimbangan seperti

pembuatan SIUP yang sebenarnya tidak

tepat sasaran. Izin SIUP berlaku lima tahun

sekali dengan adanya pembaharuan jika

sudah melebihi masa berlaku, proses

memperpanjang SIUP tidak sama dengan

proses pembuatan karena sudah adanya

data kecuali jika ada perubahan izin usaha

seperti izin awal adalah izin usaha tentang

fashion tapi setelah lima tahun mengalami

pergantian maka telah adanya pengulangan

data-data yang sudah di input setelah

pertama

kali

pemohon

memasukan

berkasnya kepada aparatur di loket 2.

Proses perizinan yang lebih mudah

dapat menunguntungkan pelaku UMKM

karena dengan kemudahan yang mereka

terima lebih banyak waktu yang tidak

terbuang untuk datang langsung ke KPPT

hanya untuk mengisi formulir dan tentunya

keakuratan informasi yang disampaikan

oleh aparatur KPPT.

Standar operasional ini juga dapat

memantau perkembangan usaha-usaha

yang diajukan oleh pemohon. Jika dalam

pemohonan terjadi penurunan maka bisa

diartikan bahwa usaha yang dilakukan

sedang mengalami kemunduran. Izin usaha

ini hanya berfokus pada ketentuan secara

normatif yang artinya adanya jaminan

hukum bagi pembuat namun tidak dengan

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani